Kalau Pusat Ingin Terlibat Aktif, Kami Senang
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya menyambut baik jika pemerintah pusat ingin terlibat aktif untuk gelaran Formula E di Ibu Kota pada 2022.
Hal itu disampaikannya untuk merespons informasi yang menyebut bahwa lokasi Formula E di Jakarta akan diputuskan oleh Presiden.
“Memang kalau ada keinginan pemerintah pusat untuk terlibat aktif, tentu kami sangat senang dan bersyukur, itu artinya pemerintah pusat memberi perhatian yang lebih kepada penyelenggaraan. Karena ini tidak hanya menyangkut nama baik kota Jakarta tapi sesungguhnya juga ini menyangkut nama Indonesia,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/11).
Riza mengatakan, saat ini ada lima lokasi yang disiapkan untuk gelaran itu.
Sesuai ketentuan, kata dia, pihak FEO akan melakukan studi kelayakan untuk memutuskan lokasi yang nantinya akan digunakan. Ia berharap tempat yang nantinya dipilih bisa merepresentasikan Jakarta secara keseluruhan.
“Terkait nanti titik mana yang ditunjuk, kami serahkan kepada aturan dan ketentuan yang ada, yang sudah diatur oleh pihak Formula E, semua ada syarat yang harus dipenuhi,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Bambang Soesatyo (Bamsoet) membeberkan lima lokasi alternatif untuk gelaran Formula E di Ibu Kota. Lima lokasi itu adalah Pantai Indah Kapuk, Sudirman, Jakarta International Stadium (JIS), Jiexpo Kemayoran dan Ancol.
” Sudirman, PIK, JIS, Jiexpo Kemayoran, Ancol, ini yang akan kami suggest ke Presiden untuk memilih,” kata Bamsoet di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/11).
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini meminta semua pihak untuk tidak membawa-bawa Presiden Joko Widodo dalam urusan venue Formula E. Ia menegaskan Formula E adalah ranah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyelenggara.
Faldo mengingatkan Formula E merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak awal. Ia meminta DKI bertanggung jawab penuh atas seluruh hal tentang balapan mobil listrik itu.
“Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara,” kata Faldo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).
(yoa/ain)
