Karantina Pejabat Direvisi, Vaksinasi Menurun

Jakarta, Indonesia —

Indonesia dinilai masih berpotensi menghadapi gelombang ketiga Covid-19 usai libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Penyebaran varian Omicron di sejumlah negara menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah.

Kemenkes memastikan sampai saat ini varian Omicron belum ditemukan di Indonesia. Di tengah ancaman gelombang ketiga dan varian baru itu, laju vaksinasi Covid-19 di Indonesia justru menurun selama enam pekan terakhir.

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah mengurus proses izin penggunaan darurat tiga merk vaksin Covid-19 sebagai pemberian dosis tiga alias booster pada Januari 2022.

Indonesia.com telah merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, sebagaimana berikut.

Aturan Karantina Pejabat dari Luar Negeri Direvisi

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 merevisi aturan terkait karantina Covid-19 bagi pelaku perjalanan luar negeri (LN). Aturan itu menegaskan pejabat negara tidak bisa sembarangan lolos dari karantina.

Revisi ini keluar tak lama usai heboh Anggota DPR RI Mulan Jameela terlihat di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Padahal, saat itu belum genap 10 hari setelah kepulangan Mulan dari Turki. Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25/2021 mewajibkan seluruh orang dari luar negeri karantina 10 hari.

Dispensasi hanya berlaku bagi pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri. Dispensasi berupa kesempatan karantina di rumah masing-masing dan pengurangan masa karantina. Dispensasi berlaku individual. Pejabat bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi ke Satgas Penanganan Covid-19 tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia.

BPOM Siapkan Izin Booster

BPOM menargetkan perizinan tiga merek vaksin Covid-19 yang akan digunakan sebagai dosis ketiga alias booster pada Januari 2022 tuntas pada akhir tahun.

Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan ketiga merek vaksin itu antara lain Pfizer, AstraZeneca, dan Sinovac. Ia mengatakan, ketiganya saat ini sedang diproses untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Used Authorization (EUA) homologous bagi masyarakat di atas usia 18 tahun.

“Secara homologous juga sudah berproses tiga jenis vaksin Covid-19 untuk booster, jadi artinya menggunakan data dari uji klinik yang dilakukan di luar negeri,” kata Penny dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12).

Laju Vaksinasi Menurun

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan tren capaian vaksinasi Covid-19 mengalami penurunan dalam enam pekan terakhir. Budi mengatakan penurunan itu terlihat dari capaian jumlah vaksinasi per hari.

“Begitu sudah tembus angka 200 juta dosis terasa sekali laju penyuntikan lebih lambat. Laju vaksinasi kita trennya menurun sejak November, dari hampir 2 juta suntikan per hari pada Oktober, sekarang hanya rata-rata 1 juta per hari,” jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12).

Baru 13 Provinsi Capai Target 70 Persen

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan baru 13 provinsi mencapai target 70 persen pemberian vaksin Covid-19 dosis satu. Budi menyebut kondisi ini belum sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin semua provinsi mencapai 70 persen untuk dosis satu pada Desember 2021.

“Ini adalah target yang tadi bapak presiden berikan agar seluruh provinsi secara rata-rata sudah mencapai 70 persen suntik pertama, tapi kalau kita lihat baru 13 provinsi yang telah mencapai target,” ujarnya.