Kasatpol PP Banten Dicopot Buntut Buruh Duduki Ruang Kerja Gubernur
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Banten, Agus Supriyadi dicopot dari jabatannya buntut aksi buruh yang melakukan demonstrasi dan menduduki ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Rabu (22/12).
“Hari Kamis tanggal 23 Desember, Gubernur Banten membebastugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari jabatannya berdasarkan SK Nomor: 821.2/Kep.221/ BKD,” kata Kepala BKD Banten, Komarudin saat dihubungi Indonesia.com, Jumat (24/12).
Ia mengatakan keputusan itu diambil karena ada indikasi Satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Komarudin pun menyinggung peristiwa buruh yang menduduki ruang kerja gubernur.
Ia menyampaikan berdasarkan PP 94/ 2021, ASN yang diduga tidak melaksanakan tugas kedinasan dan berdampak negatif terhadap instansi, dapat dijatuhi sanksi displin berat.
“Pembebastugasan dari jabatan Kasatpol PP berlaku sampai dengan dikeluarkan keputusan tetap terhadap status Kasatpol PP, berdasarkan hasil pemeriksaan yang akan dilakukan segera, oleh tim yang ditunjuk Gubernur Banten,” katanya.
Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim menyesalkan aksi massa buruh itu. Ia pun menyerahkan prosesnya ke pihak yang berwenang.
“Saya pribadi tidak merasa tersinggung. Seharusnya Negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan sesuai dengan peraturan. Saya serahkan kepada pihak yang berwenang,” kata Wahidin dalam keterangan tertulis, Kamis.
Puluhan anggota serikat buruh sebelumnya dilaporkan menduduki ruang kerja Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (22/12) sore.
Puluhan buruh itu merangsek masuk, memakan camilan dan meminum air yang ada di ruang kerja WH.
Pintu masuk kantor WH pun rusak. Buruh berdesakan masuk ke ruangan. Kursi yang biasa diduduki WH pun diduduki buruh. Sebagian lagi, ada yang duduk di sofa ruangan politikus Partai Demokrat itu.
(ynd/kid)
