KASN Dalami Kejanggalan Pencopotan 6 Dirjen Kemenag oleh Yaqut
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengaku telah menerima laporan terkait pencopotan enam orang mantan pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan sudah ada empat laporan yang masuk.
“Iya, sudah ada empat orang yang datang mengadu,” ujarnya kepada Indonesia.com, Rabu (22/12).
Dia tidak merinci siapa saja yang telah mengadukan ke KASN. Agus hanya mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami laporan tersebut.
KASN saat ini tengah meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Agama.
“Kami sedang mendalami dengan klarifikasi dengan berbagai pihak,” tuturnya.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mencopot enam pejabat eselon I Kemenag.
Mereka yang dicopot antara lain Inspektur Jenderal Kemenag Deni Suardini, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Achmad Gunaryo, Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Hindu Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, dan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury.
Enam eks pejabat Kemenag itu memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Mereka ingin melaporkan pencopotan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Mereka juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury mengatakan bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas perlu menjelaskan alasan pencopotan. Terlebih, ada yang hanya dihubungi via telepon.
“Kami bukan soal jabatan yang diperjuangkan, tapi menurut kami yang penting adalah argumentasi menteri yang disampaikan usulan pemberhentian itu. Alasannya apa sampai diusulkan?” ujarnya.
Menanggapi protes-protes itu, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan mutasi jabatan empat Dirjen itu sudah sesuai ketentuan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Nizar Ali pun mempersilakan para pejabat yang dimutasi untuk menggugat keputusan tersebut ke PTUN.
“Proses mutasi ini sudah dilakukan sesuai ketentuan. Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja,” kata Nizar dalam keterangan resminya, Selasa (21/12).
Nizar menyebut Menteri Agama sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang memutasi bawahannya. Mutasi enam pejabat ini, kata dia, bukan hukuman melainkan penyegaran.
(tfq/bmw)
