Kasus Dugaan Pengalihan Aset BLBI di Karawaci Naik Penyidikan
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan penanganan kasus dugaan pengalihan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang, ke penyidikan.
“Terkait lahan di kawasan Lippo Karawaci sudah penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Selasa (28/12).
Andi mengatakan meski perkara sudah naik ke penyidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.
Andi menyebut pihaknya juga menangani dua perkara lain terkait pengalihan aset BLBI yang diduga bermasalah. Salah satunya, ialah dugaan pemalsuan surat terkait lahan di Bogor Utara, Kota Bogor yang kini juga sudah dalam penyidikan.
Kemudian kasus dugaan pemalsuan surat terkait lahan di Jasinga, Kabupaten Bogor yang masih dalam penyelidikan.
“Belum ada (tersangka). Baru naik sidik minggu lalu,” ujarnya.
Sebagai informasi pengusutan kasus ini diawali dari laporan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu lantaran menduga pengalihan aset BLBI bermasalah karena terjadi penyerobotan hingga penggelapan.
Pemerintah telah menyita 49 bidang tanah seluas 5.291.200 meter persegi terkait penagihan utang BLBI. Salah satu aset obligor yang disita ialah tanah milik Lippo Karawaci di Tangerang, Banten pada Jumat (27/8) lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah bakal terus mengejar aset-aset obligor BLBI. Mahfud menyebut pemerintah ingin memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan negara.
“Dengan penguasaan aset properti BLBI oleh negara, maka akan memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi bangsa dan negara,” kata Mahfud di Karawaci, Jumat (27/8).
PT Lippo Karawaci Tbk membantah bahwa pemerintah menyita tanah seluas 25 hektare terkait kasus BLBI. Menurutnya, tanah tersebut sudah dikuasai oleh negara secara hukum sejak 2001. Menurut Lippo tanah itu bukan milik perusahaannya.
(mjo/fra)
