KB Jadi Syarat Bansos Warga Miskin Terkesan Diskriminatif
Jakarta, Indonesia —
Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin program Keluarga Berencana (KB) salah satunya vasektomi menjadi syarat pemberian bantuan sosial (bansos).
Ia khawatir rencana tersebut membuat program KB di Jawa Barat menjadi sebuah tekanan administratif yang minim administrasi publik dan menimbulkan trauma sosial.
“Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif,” kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Pangeran juga mengkritik Dedi yang sempat mengusulkan vasektomi menjadi syarat pemberian bansos. Ia menyebut usulan itu melanggar HAM.
Terlebih, kata dia, pemberian bansos adalah hak konstitusional yang tidak boleh diberikan pengecualian tanpa dasar dan alasan yang jelas menurut hukum.
“Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan,” jelas dia.
“Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar,” sambungnya.
Sebelumnya, Dedi mengaku tetap ingin program KB menjadi syarat bagi masyarakat Jawa Barat dalam menerima bansos.
Demul, sapaannya, menyebut tujuan bansos untuk mensejahterakan warga. Namun dia menyinggung angka kelahiran yang tinggi di Jawa Barat.
“Apa artinya bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan, agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini KB,” kata dia di Bandung, Senin (5/5) malam.
(mab/dal)
