Ketua DPRD DKI Nilai Tak Perlu Bentuk Pansus Sumur Resapan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan tidak perlu pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan.
Pras, sapaannya mengatakan anggaran untuk program sumur resapan telah dicoret dewan dalam APBD 2022, sehingga tidak dibutuhkan lagi pansus.
“Saya rasa enggak perlu. Orang dananya sudah saya nolkan, ngapain bikin pansus lagi,” kata Pras kepada wartawan, Jumat (17/12).
Namun demikian, Politikus dari PDI Perjuangan itu mengatakan program sumur resapan memang tidak efektif. Ia pun meminta Pemprov terus melanjutkan program normalisasi untuk menangani banjir.
“Mencari hal-hal yang enggak mungkin kayak sumur resapan. Saya membuktikan sendiri, masa dikeruk 3 meter, airnya dipindah keluar, ya itu buat apa,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN Oman Rohman menyatakan hal serupa. Ia menyebut pihaknya tidak tertarik membentuk pansus sumur resapan.
“Kita belum denger usulan itu. Tapi tidak tertarik untuk membentuk pansus. Temen-temen omisi D bisa menindak lanjutinya dengan memanggil dinas SDA,” kata Oman.
Sementara anggota Komisi D dari Fraksi PKS Dedi Supriadi mempertanyakan tujuan pembentukan pansus sumur resapan.
“Memang ada indikasi apa dibuat pansus? Kita tunggu mekanisme internal saja berjalan. Kan pasti ada evaluasi kalau memang tidak sesuai dengan perencanaan,” katanya.
Sebagai informasi, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan. PSI mengaku menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.
“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Empat Ratus Milyar resahkan warga,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12).
(yoa/kid)
