Korupsi Edhy Prabowo Ulah Oknum
Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut bahwa kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai kader partainya merupakan fenomena oknum dalam partai.
Habib menilai kasus Edhy tak berbeda dengan kasus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Menurut dia, kasus serupa bisa terjadi dan dilakukan oleh kader partai manapun.
“Soal Pak EP (Edhy Prabowo) dan Pak Juliari itu kan fenomena oknum yang bisa terjadi dengan kader partai manapun,” kata Habib lewat pesan singkat kepada Indonesia.com, Selasa (28/12).
Pernyataan Habib tersebut sekaligus merespons pernyataan politikus partai Nasdem, Irma Chaniago yang sebelumnya mengingatkan agar partai yang baru bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi mestinya tahu diri.
Irma ingin semua partai politik di kabinet kompak mendukung pemerintahan Jokowi, bukan malah memperburuk citra pemerintah dengan kasus korupsi.
Menanggapi hal itu, Habib menilai pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem itu terlambat. Anggota Komisi III DPR itu juga mempertanyakan pernyataan Irma apakah juga mewakili partai. Namun, menurut dia, selain merupakan oknum, kasus Edhy dan Juliari kini juga tengah dalam proses hukum.
Habib juga menolak partainya disebut telah membawa dampak buruk ke koalisi. Sebaliknya, menurut dia, Gerindera membawa banyak dampak positif ke Jokowi.
Ia menyebut dua wakil partainya yang duduk di kabinet menteri, telah didapuk oleh sejumlah lembaga survei sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Menurut Habib, keberadaan Gerindra di koalisi juga telah meminimalisir tekanan kepada pemerintah.
“Dua menteri dari Gerindra yakni Pak Prabowo dan Pak Sandiaga kerap disebut oleh berbagai lembaga Survey sebagai menteri dengan kinerja yang terbaik. Kami tekankan bahwa bukan kami yang menilai, tetapi banyak lembaga survey,” kata dia.
Lebih lanjut, Habib enggan menanggapi pernyataan Irma lebih jauh soal posisi Gerindra di koalisi. Menurutnya, Irma mestinya perlu lebih menyesuaikan diri dengan kultur politik formal.
“Jadi saya fikir kami enggak perlu menanggapi Bu Irma terlalu jauh, biarkan beliau beradaptasi kembali dengan kultur politik formal dulu,” katanya.
Indonesia.com, juga telah menghubungi PAN sebagai partai yang baru bergabung dengan koalisi per awal 2021. Namun, dihubungi lewat pesan singkat Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi enggan berkomentar soal itu.
(DAL)
