Kumham Harap Terbit Supres Antipenghilangan Paksa saat Hari HAM

Jakarta, Indonesia —

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menginginkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait ratifikasi Anti Penghilangan Paksa di Hari HAM Internasional pada Jumat (10/12) mendatang.

Direktur Instrumen HAM Kemenkumham Timbul Sinaga menyebut pihaknya juga ingin agar Surpres tersebut dibacakan saat peringatan Hari HAM Internasional.

“Minimal tanggal 10 itu, Pak Presiden dalam pidatonya sudah menyampaikan bahwa ratifikasi antipenghilangan paksa dari sisi pemerintah sudah diajukan ke DPR. Minimal begitu,” kata Timbul di Kantor Ditjen HAM Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (6/12).

Timbul menerangkan keinginan tersebut sudah dibicarakan dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Terkait itu, pihaknya mengklaim telah melakukan upaya-upaya agar Jokowi bisa mengeluarkan Surpres di hari yang sudah ditargetkan. Ia mengklaim, kemenkumham tak sendiri karena dari pihak Kemenlu, Kemenkopolhukam, hingga Kantor Staf Kepresidenan pun mendorong hal tersebut.

Timbul mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan naskah akademik. Selanjutnya, Kemenkumham akan melakukam harmonisasi naskah akademik itu pada Selasa (7/10).

Jika harmonisasi rampung, kata dia, Jokowi bisa langsung menyusun Surpres tersebut dan menerbitkannya. Kemudian, Surpres tersebut diberikan dan diproses di DPR.

“Kita harapkan ini besok harmonisasi. Kemudian kita suratin ke Setneg untuk selanjutnya ada surpres ke DPR. Artinya dari pemerintah sudah bisa selesai kan tinggal di DPR,” ujarnya.

Diketahui, Indonesia telah menandatangani konvensi Internasional tentang Anti Penghilangan Paksa pada 2010 silam. Namun, sampai saat ini pemerintah belum juga meratifikasi konvensi tersebut. Padahal, Kontras mencatat lebih dari 1.000 orang menjadi korban penghilangan paksa sejak 1965.

Buka halaman selanjutnya, desakan dari masyarakat sipil.