LPSK Sebut Ada Korban Perkosaan di Ponpes Bandung Ditolak Sekolah
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap ada santriwati korban pencabulan pimpinan pesantren di Jawa Barat yang tidak diterima oleh pihak sekolah untuk melanjutkan pendidikannya.
Wakil Ketua LPSK Livia Istania Iskandar menyebut temuan itu sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat bertemu membahas kasus perkosaan tersebut, Kamis (9/12).
“Ini miris, karena sudah menjadi korban bukannya didukung malah tidak diterima untuk bersekolah. Temuan ini sudah kami sampaikan ke Gubernur Jabar untuk dilakukan upaya yang tepat bagi keberlangsungan pendidikan korban,” kata Livia dalam keterangan resminya, Kamis (9/12).
Livia menuturkan bahwa tujuan awal para korban masuk pesantren adalah untuk melaksanakan proses pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapat keberlanjutan pendidikan.
Ia mengaku telah menyampaikan kepada Ridwan Kamil untuk memastikan anak-anak itu bisa kembali bersekolah.
“Tentunya kebutuhan tersebut perlu diperhatikan, khususnya dari Pemda setempat,” kata dia.
Livia juga mendorong masyarakat membantu para korban agar bisa melanjutkan kehidupannya dengan normal seperti sedia kala. Ia mengingatkan jangan pernah memberi stigma negatif kepada mereka.
“Stigmatisasi tentunya berdampak buruk bagi korban, ini yang harus senantiasa kita hindari,” harapnya.
Perhatian pemerintah juga harus diberikan kepada anak-anak yang dilahirkan akibat perkosaan. Livia berkata hal itu penting agar tumbuh kembang anak-anak tersebut bisa berjalan dengan baik. Apalagi, ibu yang melahirkan mereka masih berusia belasan tahun.
“Ini tentunya perlu perhatian pula dari kita semua. Total ada 8 anak yang terlahir akibat perkosaan pada perkara ini,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa para santriwati yang menjadi korban perkosaan kini tengah didampingi tim DP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk proses trauma healing.
Selain itu, Emil mengajak mengajak aparat di tingkat desa agar selalu memantau aktivitas publik, termasuk di institusi pendidikan dan pesantren untuk mencegah praktik-praktik kriminalitas atau penyimpangan..
“Meminta forum institusi pendidikan/forum pesantren untuk saling mengingatkan jika ada praktik-praktik pendidikan yang di luar kewajaran,” tulis Ridwan melalui akun Instagramnya @ridwankamil.
(rzr/mln/wis)
