Mahfud Ikut Tangkis Kritik Anwar Abbas Soal Timpang Penguasaan Lahan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut distribusi kepemilikan tanah yang timpang sehingga 1 persen penduduk menguasai setengah lahan di Indonesia saat ini akibat kebijakan negara pada masa lalu.
Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal satu persen penduduk menguasai setengah lahan Indonesia.
“Tapi itu yang legal yang disebut. Artinya negara memberi secara resmi tapi tak adil. Karena itu pak Jokowi jawab, ‘loh itu terjadi dulu’. Tapi memang itu terjadi di masa lalu. Artinya sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah berdasar hukum, keputusan pemerintah tak bisa dibatalkan sepihak oleh negara,” kata Mahfud dalam pidatonya di rapat kerja nasional Satgas Saber Pungli di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (15/12).
Mahfud tak menjelaskan maksud atau rujukan dari diksi ‘masa lalu’ yang ia sampaikan.
Mahfud lantas mengakui ada ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Bahkan, Ia menyebut 1 persen penduduk menguasai hingga 70 persen penguasaan tanah di Indonesia.
Ia bahkan mengklaim punya data tentang penguasaan tanah oleh segelintir orang tersebut.
“Yang legal saja pakai kongkalikong gitu. Tapi memang itu terjadi di masa lalu. Lalu ada yang protes. Kalau enggak percaya datang ke kantor saya. Saya punya siapa yang punya HPH sekian juta hektare, kapan dikeluarkan, tahun berapa dikeluarkan, saya punya,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa Jokowi telah berkomitmen untuk menghentikan ketimpangan distribusi lahan tersebut.
“Justru kita mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana yang terlanjur? Yang saya baca 1 persen penduduk menguasai 70 persen lahan di Indonesia. Yang 90 persen [penduduk] berebut 30 persen lahan. Itu ada enggak? Ada. Dan Itu dibuat oleh proses-proses hukum secara formal sah [di masa lalu],” kata dia.
Sebelumnya, Anwar Abbas melontarkan kritik keras soal satu persen penduduk menguasai setengah lahan Indonesia.
“Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan, 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini,” kata Anwar
Kritik dari Anwar Abbas itu pun diakui oleh Presiden Joko Widodo. Ia tidak menampik bahwa separuh lahan Indonesia dikuasai hanya oleh satu persen penduduk.
Namun, Jokowi menyatakan bukan dirinya yang membagikan lahan-lahan itu kepada satu persen penduduk yang dimaksud.
“Berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan pengusahaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi,” ucap Jokowi.
(rzr/wis)
