Massa Buruh Mulai Datangi Patung Kuda, Desak Polisi Angkat Kawat Duri
Massa buruh berjumlah sekitar ratusan orang yang berasal dari sejumlah serikat pekerja mulai mendatangi kawasan Patung yang menjadi titik pusat demonstrasi, Kamis (25/11).
Demo buruh ini mengusung dua agenda, memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi yang dinilai terlalu kecil dan mengawal putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja.
Pantauan Indonesia.com di lokasi, sebagian massa aksi yang telah tiba di Patung Kuda berasal dari massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Sebagian dari massa langsung menghampiri jejeran kawat berduri yang dipasang aparat. Mereka lantas menuntut polisi membuka kawat duri agar massa dapat melanjutkan aksi dengan berjalan kaki (longmars) ke Mahkamah Konstitusi.
Elemen lain dari buruh juga terus berdatangan dengan berjalan kaki, antara lain massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Ratusan massa buruh peserta aksi lainnya menyusul beriringan sembari longmars dari arah kedutaan besar Amerika Serikat.
Rencananya, massa aksi akan mengawal putusan sidang uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi yang diajukan konfederasi buruh sejak tahun lalu di MK.
Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto mengatakan, sebanyak 2.645 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh hari ini.
“Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda,” kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto kepada wartawan, Kamis (25/11).
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim bahwa ada puluhan ribu hingga ratusan ribu massa yang akan dikerahkan dalam aksi demo ini.
“Aksi ini serempak melibatkan puluhan ribu sampai ratusan ribu orang dan merupakan eskalasi buruh yang naik, istilahnya marahnya sudah di atas ubun-ubun ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (24/11).
Said juga menyebut bahwa aksi ini tak hanya digelar di ibukota, tetapi sejumlah daerah juga akan melancarkan aksi demonstrasi serupa. Kantor gubernur dan bupati/wali kota akan menjadi titik aksi para pendemo.
(cfd/wis)
