Jakarta, Indonesia —
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mantan anggota DPR Komisi I Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri RI di Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10).
Dengan ini, Sugiono yang baru berusia 45 tahun merupakan Menlu RI pertama yang bukan berasal dari diplomat karir sejak 2001.
Menlu RI terakhir yang berasal dari politikus dan bukan diplomat karir ialah Alwi Shihab di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 1999-2001.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum didapuk menjadi Menlu RI, Sugiono menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Kaderisasi an Informasi Strategis.
Meski bukan berasal dari diplomat karir, Sugiono bisa dibilang dekat dengan praktik politik luar negeri RI terutama saat bekerja di Komisi I DPR RI yang fokus menangani bidang pertahanan, urusan luar negeri, komunikasi dan informatika, hingga intelijen negara.
Lalu, bagaimana para pengamat dan analis melihat arah kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto, terutama Sugiono sebagai Menlu RI?
Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan Prabowo memilih Sugiono yang tak punya latar belakang diplomat karena sejumlah faktor.
“Pertama, bisa saja Pak Prabowo akan memimpin sendiri kebijakan luar negeri,” kata Yon saat dihubungi Indonesia.com, Minggu (20/10).
Artinya, kebijakan luar negeri Indonesia ada di tangan Prabowo secara langsung, tak didelegasikan ke Menlu.
Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menurut Yon, kebijakan luar negeri dipercayakan “sepenuhnya” ke eks Menlu Retno Marsudi.
Selama memimpin, Jokowi lebih fokus dan memprioritaskan kepentingan dalam negeri dan ekonomi nasional.
Yon menilai posisi Menlu kali ini tidak lagi seperti itu karena dikawal langsung oleh presiden. Ini berarti, Prabowo yang kemungkinan akan lantang soal posisi dan sikap Indonesia secara langsung.
Sementara itu, pengamat HI sekaligus dosen Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia Sya’roni Rofii mengatakan “Prabowo akan lebih aktif menggalang kekuatan di kawasan.”
Penunjukan orang kepercayaan Prabowo seperti Sugiono ini, lanjut dia, merupakan bagian dari strategi.
Selain sudah dekat dengan isu urusan luar negeri RI, Sugiono juga disebut memiliki kedekatan dengan Prabowo bahkan disebut sebagai “anak ideologis Prabowo”.
“Kebijakan luar negeri Indonesia menurut saya akan tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif. Akan tetapi pendekatannya saja yang akan berbeda,” ungkap Sya’roni.
Janji dirikan Kedutaan Besar RI di Palestina, Baca di halaman selanjutnya >>>
Tiga wakil Menlu RI
Dalam pidato perdana usai dilantik, Prabowo juga menegaskan prinsip non-blok dan enggan mengikuti pakta militer mana pun. Tak hanya itu, dia menggarisbawahi komitmen dan dukungan Indonesia ke kemerdekaan Palestina.
Untuk memperkuat tujuan dia, Prabowo menunjuk tiga wakil menteri luar negeri untuk mendampingi Sugiono.
Mereka yakni ketua umum partai Gelora Anis Matta, Duta Besar RI untuk PBB Arrmanatha Nasir, dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno. Dari ketiga nama ini, dua di antaranya memiliki latar belakang diplomat.
Gelora merupakan salah satu partai yang mendukung Prabowo dalam Pilpres di tahun ini.
Pada pekan lalu, saat Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri, Anis mengaku dia akan menjadi wamenlu yang mengurus dunia Islam, sementara Tata sapaan akrabnya Arrmanatha, fokus urusan Amerika-Eropa.
“Tadi yang barusan (Tata), beliau akan lebih fokus untuk Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia islam,” ungkap dia usai mengunjungi kediaman Prabowo.
Saat itu, nama Arif Havas tak beredar di publik sebagai calon wakil menlu.
Anis juga tak mengetahui di wilayah mana tugas-tugas Arif Havas.
“Belum tau juga,” kata dia ke Indonesia.com pada Minggu (20/10), saat ditanya soal wilayah tugas Arif Havas.
Sejauh ini, kawasan yang tak dipegang wamenlu adalah Asia, Indo-pasifik, Afrika, dan Amerika Latin.
Di kesempatan ini, Sya’roni berharap kehadiran wamenlu yang lebih dari satu orang ini bisa memperluas pergerakan diplomasi Indonesia.
Yon juga berharap kehadiran ketiga wamenlu itu bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
“Dengan posisi Wamenlu sekarang yang merupakan orang dekat Pak Prabowo kita berharap bahwa kepemimpinan luar negeri lebih kuat karena di bawah dan arahan presiden,” ujar dia.
Yon juga mengatakan pembagian tugas wamenlu berdasarkan wilayah sangat penting.
Anis Matta yang direncanakan akan mengurus dunia Islam yang diharapkan bakal fokus ke Timur Tengah, termasuk Palestina.
“Kita berharap aspirasi bangsa Indonesia berkaitan dukungan ke kemerdekaan Palestina bisa lebih secara praktikal ya dilakukan melalui Menlu, Wamenlu yang urusan dunia Islam,” ungkap Yon.
Janji dirikan KBRI di Palestina
Dalam visi-misi Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) pada Februari lalu, salah satu poinnya adalah membangun KBRI di Palestina.
“Jika Pak Prabowo ingin membangun KBRI di Palestina hal tersebut bergantung pada kebutuhan di lapangan, apakah keperluannya untuk legitimasi atau untuk keperluan teknis,” kata Sya’roni.
Menyoal keperluan teknis adalah salah satunya terkait administrasi jika ingin bepergian ke sana. Selama ini, urusan yang berkaitan dengan Palestina dibantu KBRI terdekat seperti KBRI Yaman.
Lalu keperluan legitimasi artinya KBRI didirikan sebagai pengakuan bahwa Palestina merupakan negara yang merdeka dan berdaulat.
Namun, Palestina saat ini sedang dalam agresi Israel. Negosiasi gencatan senjata di Gaza juga kian jauh usai pemerintahan Benjamin Netanyahu terus membunuh para pemimpin Hamas, pihak yang turut negosiasi.
Yon punya penilaian berbeda soal pendirian KBRI Palestina.
Ia menganggap keputusan Prabowo menunjuk wakil menteri untuk secara khusus mengurusi dunia Islam akan memperkuat dukungan Indonesia ke Palestina.
“Apakah kemudian dari situ bisa didirikan kedutaan Indonesia di Palestina? Ini saya kira sangat berkaitan dengan sejauh mana upaya kemerdekaan Palestina dilakukan,” ungkap Yon.
Selama Palestina bisa independen, menjadi negara yang merdeka, dan berdaulat, Yon memperkirakan pendirian KBRI di Palestina bisa terwujud.
Namun, selama Palestina masih di bawah pendudukan Israel mimpi membangun kedutaan di sana sulit terlaksana.
“[Karena] pasti kredensial nantinya harus izin Israel, saya kira tidak mungkin dilalui dengan pengakuan Israel terlebih dahulu,” ujar Yon.
Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Zionis terus berusaha menormalisasi hubungan dengan negara Muslim atau negara mayoritas muslim termasuk RI.
Indonesia berulang kali menegaskan mereka bersedia membangun hubungan jika Israel mengakhiri pendudukan dan Palestina merdeka seutuhnya.
“Kemerdekaan Palestina baru kemudian kedutaan Indonesia Palestina didirikan,” ungkap Yon.
Untuk mempercepat penyelesaian konflik di Palestina yang bisa menjadi pintu gerbang kemerdekaan negara ini, Yon menyarankan pemerintah bisa memberi tugas secara spesifik ke wamenlu.
“Untuk mengurusi Palestina atau paling tidak, ada utusan khusus untuk Palestina yang bertugas merealisasikan aspirasi, dukungan Indonesia ke kemerdekaan Palestina,” ungkap dia.
Yon juga menyarankan ada lembaga khusus yang mengurusi masalah Palestina termasuk persiapan dukungan ke negara Timur Tengah ini.
Persiapan-persiapan itu, lanjut dia, juga ditambah dengan langkah diplomatik yang sudah dilakukan sebelumnya.
