Omongan Firli soal Presidential Threshold Bukan Kajian KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengatakan pernyataan koleganya di lembaga antirasuah, Firli Bahuri soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden merupakan argumen pribadi, bukan kajian kelembagaan.
“Omongan pak Firli itu merupakan pendapat atau argumen yang bersangkutan pribadi, bukan merupakan hasil kajian kelembagaan KPK,” ujar Nawawi melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12).
Nawawi mengaku menghormati cara pandang Firli yang merupakan Ketua KPK tersebut karena merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurut dia yang paling pas ditelaah atau dilakukan kajian adalah sistem penyelenggaraan pemilu bukan presidential threshold.
Menurut dia, sistem penyelenggaraan pemilu yang berbiaya tinggi menjadi sumber potensi perilaku korup.
“Bagi saya sendiri, mungkin yang lebih ‘pas’ ditelaah dan bersinggungan dengan isu pemberantasan korupsi yang memang menjadi tupoksi KPK, bukan soal ‘presidential threshold’, tapi kepada sistem penyelenggaraan pemilu— pilkada, pilpres dan pileg,” kata mantan hakim Tipikor tersebut.
“Materi ini yang mungkin KPK bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian dan selanjutnya merekomendasikan kajian tersebut kepada Pemerintah dan DPR,” sambungnya.
Sebelumnya, Firli menyatakan sepakat presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen agar menekan perilaku korupsi. Menurutnya, angka ambang batas 20 persen saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal.
“Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan presidential threshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal. Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi,” kata Firli saat bertemu pimpinan DPD pada Selasa (14/12), sebagaimana siaran pers yang diterima Indonesia.com, Rabu (15/12).
“Kalau PT 0 persen artinya tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi,” lanjutnya.
Pendapat Firli itu sontak menuai kritik dari anggota DPR. Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menilai Firli telah mengeluarkan pernyataan yang ‘offside’ alias keluar jalur dengan mengomentari soal presidential threshold.
Menurutnya, langkah Firli menyatakan sepakat presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen tidak tepat.
“Kalau bicara presidential threshold itu, Ketua KPK maaf-maaf, offside menurut saya pernyataannya,” kata Masinton kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/12).
(ryn/kid)
