Operasi Berantas Premanisme Harus Sentuh Akar Masalahnya

Polri menggelar operasi besar-besaran dan serentak di seluruh Indonesia untuk menangkap orang-orang diduga terlibat premanisme sejak awal Mei 2025 ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas aksi premanisme yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Dia menyatakan kode giat itu adalah Operasi Pekat di kewilayahan masing-masing kepolisian.

“Polri menindak tegas setiap aksi premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya Operasi Pekat kewilayahan,” tuturnya.

“Dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 kemarin sudah ribuan kasus yang tangani. Beberapa kasus yang menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap,” imbuhnya.

Beberapa hari kemudian, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri, Listyo menegaskan penegakan hukum terhadap dugaan premanisme tersebut akan dilakukan tanpa pandang bulu. Sigit mengatakan sepanjang ditemukan bukti premanisme akan ditindak tanpa melihat asal kelompok tersebut.

“Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau mereka terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau meresahkan masyarakat kita tindak tegas,” jelasnya dalam kegiatan di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (15/5).

“Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu sepanjang meresahkan masyarakat kita tidak kompromi dan kita tindak tegas,” janjinya.

Sudah ribuan dari terduga pelaku premanisme itu yang ditangkap di seluruh jajaran polda se-Indonesia sejak Operasi Pekat serentak digelar mulai awal Mei ini. Banyak pula di antara itu yang menjadi tersangka, dan ada yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibina.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut resah dengan maraknya aksi premanisme yang dibalut dengan seragam ormas. Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Prabowo berpesan agar tidak boleh lagi ada aksi premanisme berbungkus ormas yang mengganggu iklim usaha dan investasi.

Terapi kejut, tapi jangan cuma reaktif

Peneliti dan pengamat mengingatkan bahwa pemberantasan kejahatan premanisme terhadap kelompok diduga terlibat premanisme, apalagi yang berkedok organisasi masyarakat (Ormas), tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata.

Kepala Departemen Kriminolog Universitas Indonesia Iqrak Sulhin menyebut respons negara, khususnya kepolisian yang langsung melakukan operasi besar-besaran terhadap premanisme sangat wajar dilakukan.

Pasalnya aksi premanisme yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi fenomena yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Apalagi, kata dia, tindakan yang dilakukan juga tidak jarang masuk dalam kategori pidana.

Oleh sebab itu, Iqrak menyebut pemberian sanksi tegas hingga penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang terlibat aksi premanisme sangat penting dilakukan.

“Untuk memberi keamanan kepada masyarakat sekaligus memberi sinyal bahwa negara sebenarnya tidak bisa mentoleransi aksi-aksi premanisme,” ujarnya kepada Indonesia.com, Jumat (16/5).

“Kalau sudah masuk dalam aktivitas yang mengarah kepada kriminalitas seperti pemalakan sampai kekerasan dan lain-lain maka tindakan represif menjadi sangat penting,” imbuhnya.

Senada, Kriminolog UI Josias Simon menilai Operasi Pekat yang dilakukan besar-besaran itu memang diperlukan untuk memberikan terapi kejut (shock therapy) bagi pelaku premanisme, terutama yang berkedok ormas.

“Operasi besar-besaran ini merupakan shock therapy untuk penanggulangan kejahatan premanisme jalanan yang selama ini sudah meresahkan dan seolah dibiarkan,” jelasnya.

Hanya saja, ia menekankan agar penindakan terhadap aksi premanisme tidak hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu saja. Josias khawatir apabila hanya bersifat reaktif dari kepolisian, maka kedepannya aksi premanisme masih akan terus muncul di masyarakat.

“Sejauh mana luasan dan cakupannya serta berapa lama operasi pemberantasan dilakukan menjadi pertanyaan. Kalau hanya sporadis bagaimana bisa menekan angka premanisme,” jelasnya.

Josias menyebut yang tidak kalah penting untuk dilakukan ialah negara melalui Aparat Penegak Hukum (APH) harus dapat benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk melawan premanisme itu sendiri.

Sehingga, kata dia, tidak ada lagi anggapan di masyarakat bahwa negara kalah terhadap aksi-aksi premanisme yang kerap dilakukan Ormas.

Harus atasi akar masalah

Kendati demikian, Iqrak meminta pemerintah agar dapat mengatasi akar masalah dari premanisme itu sendiri yakni ekonomi.

Sebab ia menyebut para pelaku premanisme umumnya dengan sengaja berkumpul melalui kelompok atau ormas dengan harapan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka.

“Kalau dilihat dari sisi kriminolog, premanisme ini sebenarnya tipe adaptasi. Orang yang sulit mendapatkan kehidupan yang layak melalui cara yang legal kemudian beradaptasi dengan aktivitas yang menyimpang bahkan sampai pada kejahatan,” ujar Iqrak.

Oleh sebab itu,  Iqrak mendorong pemerintah dan penegak hukum agar memikirkan penyelesaian masalah premanisme tak hanya dilakukan dari sisi sosial dan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata.

Ia meyakini apabila pemerintah mampu memberikan akses terhadap pendidikan, pekerjaan ataupun aktivitas ekonomi lain secara merata, maka premanisme dengan sendirinya akan dapat ditekan.

“Kalau memang problem [masalah] dasarnya adalah problem struktural, maka memberantas premanisme tentu juga harus dilakukan melalui cara-cara yang mengarah kepada kebijakan sosial,” tuturnya.

“Mengatasi problem dasar yang menyebabkan mengapa premanisme ini muncul itu jauh lebih penting. Kalau ingin mengurangi atau menekan premanisme, problem struktural seperti akses terhadap pekerjaan, kehidupan yang layak, itu harus bisa dijamin,” imbuhnya.

Baca halaman selanjutnya…

Pengamat Kepolisian dari ISSES Bambang Rukminto juga mendorong pemberantasan premanisme tidak dilakukan secara instan dan parsial oleh kepolisian saja. Ujung-ujungnya adalah kembali ke niat atau political will pemangku kepentingan, terutama pemerintah.

Menurutnya diperlukan pendekatan secara komprehensif dari pelbagai sektor mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik untuk mengatasi premanisme. Sebab, kata dia, tidak jarang pelaku premanisme berkedok ormas itu memang sengaja ‘dipelihara’ untuk kepentingan politik.

“Harus ada political will dari pemerintah untuk membuat peraturan yang kuat agar premanisme yang sudah terorganisir dalam bentuk ormas bisa dikendalikan, bahkan dibubarkan bila sudah meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan keamanan dan seragam motif militer

Bambang juga mendesak agar ormas tidak lagi boleh berkegiatan di bidang keamanan. Hal tersebut menurutnya berpotensi disalahgunakan dan menjadi pembenaran oleh ormas nakal.

“Larangan bagi ormas memiliki satgas yang berkegiatan di bidang keamanan. Keamanan hanya bisa dilakukan oleh security profesional yang bersertifikat dan bisa dipertanggungjawabkan melalui pajak dan lainnya,” kata Bambang.

Di sisi lain, Bambang menilai pemerintah dalam waktu dekat seharusnya bisa membuat aturan atau larangan agar ormas untuk tidak membuat seragam atau pakaian dengan motif ala militer atau loreng.

Lewat cara itu, ia mengatakan diharapkan bisa menghapus efek psikologis masyarakat yang selama ini sudah takut jika harus berhadapan dengan ormas.

“Membuat larangan agar ormas tidak menggunakan baju seragam dengan motif camo [camouflage] ala militer, tetapi seragam yang bernuansa budaya sipil, batik atau yang lain,” jelasnya.

[Gambas:Photo ]

---