Oposisi Korsel Tunjuk Capres Gantikan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan

Jakarta, Indonesia —

Partai oposisi utama Korea Selatan secara resmi menunjuk mantan pemimpinnya, Lee Jae Myung, sebagai calon presiden untuk pemilihan umum yang akan digelar pada Juni 2025 mendatang.

Pemilu Juni mendatang digelar untuk mencari pengganti Yoon Suk Yeol yang resmi dimakzulkan imbas deklarasi darurat militer sepihaknya pada Desember lalu. 

Lee memenangkan nominasi dengan perolehan suara telak sebesar 89,7 persen. Ia akan mewakili Partai Demokrat dan bersaing melawan calon dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) yang konservatif, partai asal Yoon.

Pemilu cepat yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025 ini dilakukan setelah Yoon dicabut kekuasaannya karena berusaha memberlakukan kekuasaan militer di negara demokratis tersebut pada Desember lalu. Saat itu, tentara bersenjata dikerahkan ke gedung parlemen.

Namun, keputusan darurat militer Yoon hanya bertahan sekitar enam jam sebelum dibatalkan oleh para anggota parlemen yang menentangnya. Para legislator bahkan memanjat pagar gedung parlemen untuk melakukan pemungutan suara yang menolak dekrit tersebut.

“Dengan kemenangan besar ini, rakyat telah memberi saya mandat untuk merebut kembali kekuasaan dan mengakhiri era kudeta serta kemunduran,” kata Lee dalam konvensi partai di Goyang, di barat laut Seoul, melansir AFP.

“Saya akan membalas kepercayaan Anda dengan membangun negara baru yang penuh harapan dan semangat, Republik Korea yang sejati,” tambah politisi berusia 60 tahun itu.

Pencalonan Lee ini menjadi titik balik setelah kekalahannya dalam Pilpres 2022, di mana ia kalah dari Yoon dengan selisih suara paling tipis dalam sejarah Korea Selatan.

Survei terbaru menunjukkan Lee unggul jauh dibandingkan kandidat lainnya. Menurut jajak pendapat Gallup, Lee memperoleh dukungan sebesar 38 persen, sementara semua calon lain hanya meraih dukungan satu digit.

Partai Kekuatan Rakyat dijadwalkan mengumumkan calonnya pada Sabtu (3/5) mendatang.

Beberapa kandidat yang bersaing untuk mendapatkan nominasi PPP di antaranya adalah mantan ketua PPP Han Dong Hoon dan mantan Menteri Tenaga Kerja Kim Moon Soo, yang pernah menjabat di bawah pemerintahan Yoon.

Namun, Lee masih menghadapi beberapa penyelidikan hukum, termasuk dugaan suap dan pelanggaran aturan kampanye, yang ia sebut bermotif politik.

Pada Maret lalu, pengadilan di Seoul membebaskan Lee dalam kasus pelanggaran undang-undang pemilu, membatalkan putusan pengadilan tingkat rendah. Putusan ini menghilangkan salah satu hambatan besar yang dapat menggugurkan pencalonannya.

Meski demikian, Lee masih menghadapi sejumlah persidangan lain, termasuk dakwaan korupsi. Jika terpilih dalam pemilu Juni mendatang, proses hukum terhadapnya bisa ditunda karena kekebalan hukum yang dimiliki presiden. Persidangan akan dilanjutkan setelah masa jabatannya berakhir.

(del/rds)

[Gambas:Video ]