Pakar Pertanyakan Niat Kemenperin soal ‘Mobil Rakyat’ Rp240 Juta
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu turut memberikan tanggapan terkait ‘mobil rakyat’ yang akan dibebaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100 persen.
Seperti diketahui istilah mobil rakyat disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Definisi sementara untuk mobil rakyat antaranya harga Rp240 juta, kandungan lokal minimal 80 persen, dan mesin tidak lebih dari 1.500 cc.
“Keluar lagi wacana baru mobil rakyat, kalau mobil rakyat itu memang sudah hitung daya beli rakyat. Kedua kalau bicara rakyat yang punya daya beli kelas mana nih? Menengah bawah atau kelas atas. Itu kan rakyat juga,” kata Yannes saat dihubungi Indonesia.com, Kamis (30/12).
Menurut Yannes, situasi yang seharusnya tidak dilakukan Kemenperin mengingat penyebutan mobil itu tidak jelas segmen yang dituju.
“Artinya ini sebenarnya ke arah wacana politis. Harusnya (relaksasi) PPnBM harus berhenti karena sudah beberapa kali perpanjangan. Ibaratnya kalau main layangan Menkeu sudah tiga kali ngulur, ya bisa juga benangnya. Nah sekarang muncul wacana baru lagi,” kata Yannes kemudian.
Ia menduga wacana “mobil rakyat” ini diduga merupakan permintaan khusus dari industri otomotif yang sudah merasa nyaman akibat terbantu relaksasi PPnBM.
Relaksasi PPnBM saat ini memang telah diterapkan dan masih berlaku sejak Maret, namun bersifat sementara atau hingga 31 Desember 2021.
Namun relaksasi ini punya aturan lebih longgar yaitu minimal pembelian komponen lokal mobil buatan Indonesia 60 persen. Sementara diskon PPnBMnya terbagi atas tiga kategori yaitu 100 persen, 50 persen, dan 25 persen.
Relaksasi itu dibuat lantaran ingin membantu perekonomian nasional akibat terpuruk imbas pandemi Covid-19 melalui industri otomotif. Kebijakan ini kemudian diklaim berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional sehingga daya beli meningkat akibat mobil jadi lebih murah.
“Tapi sekarang sudah enak. Sepertinya kalau bisa ya keterusan,” kata Yannes.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah berkata jujur dengan menjelaskan rinci maksud di balik wacana mobil rakyat agar bebas PPnBM permanen seperti yang kini telah diusulkan ke Kemenkeu, selain keinginan harga roda empat tetap terjangkau.
“Kalau yang kemarin (relaksasi PPnBM sejak Maret-31 Desember) iya karena membantu industri pada colapse akibat Covid. Jadi ya idealnya menteri perindustrian tolong jelaskan apa isu di belakang ini selain ingin harga tetap murah. Betul gitu rakyat diuntungkan?,” ujar Yannes.
(ryh/mik)
