PAN Klaim Dukung Pemerintah Bukan Mau Menteri, tapi Tantangan Covid
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) mengklaim tak pernah minta jatah menteri ke Presiden Joko Widodo usai resmi bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah sejak September.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan posisi menteri di kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. PAN, kata dia, menghormati semua keputusan Presiden untuk mengganti maupun tidak, jajaran menteri di kabinet.
“Tidak ada maunya PAN. PAN ini bergabung ke pemerintah karena tantangan besar yang dihadapi pemerintahan dalam dimensi karena Covid-19,” kata Eddy kepada wartawan di kantor DPP PAN, Kamis (30/12).
Pernyataan Eddy sekaligus merespons posisi wakil menteri yang kini disediakan Jokowi di Kementerian Sosial. Dengan posisi itu, total kini ada delapan posisi wakil menteri yang kosong di lembaga kementerian.
Sementara, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan, keputusan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah bukan untuk meminta timbal balik dari Jokowi. Meski begitu, pihaknya mengaku akan dengan senang hati jika diminta membantu Jokowi lewat kabinet.
Saleh mengakui, Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan sempat bertemu dengan Presiden usai partainya gabung koalisi. Namun, ia tak mengetahui persis isi pembicaraan antar keduanya.
“Apakah ketua umum kami sudah pernah bicara dengan Presiden? Tentu pernah bicara tapi apa yang dibicarakan kita tidak tahu. Karena pembicaraan itu berdua,” kata dia.
Ketua Fraksi PAN di DPR itu lebih jauh enggan partai dikesankan mendesak atau meminta jatah menteri dari Jokowi. Saleh menyebut, PAN akan tetap mendukung program kerja pemerintah, baik lewat luar maupun jika diminta dari dalam atau posisi eksekutif.
“Jadi kita juga jangan seakan-akan bicara reshuffle, seakan-akan kita mendesak presiden. Enggak ada. Jadi kami tenang saja, rapat tentang itu saja tidak ada,” katanya.
(thr/arh)