Pandemi Jadi Dalih Xi Jinping Buat China Kian Tertutup

Jakarta, Indonesia —

Sudah hampir dua tahun China menutup perbatasan dari dunia luar sebagai salah satu cara menjauhkan penyebaran Covid-19 di Negeri Tirai Bambu.

Sejak wabah pertama Covid-19 muncul dan menyebar di Wuhan sekitar akhir 2019 lalu, China segera mengisolasi wilayah-wilayah berisiko tinggi virus corona.

Strategi lockdown tampak berhasil bagi China. Hanya dalam beberapa bulan sejak wabah pertama di Wuhan muncul, pemerintah mampu meredam penyebaran Covid-19 hingga nol kasus harian selama beberapa waktu.

Sejak itu, pemerintahan Presiden Xi Jinping menerapkan strategi nol kasus Covid-19. Dengan memanfaatkan kekuasaan otoriternya, pemerintah China menerapkan lockdown di berbagai daerah dengan cepat, melakukan pengujian massal jutaan warga, hingga melacak kontak erat demi menghentikan penularan virus corona.

Namun, saat ini pemerintahan Xi Jinping disebut semakin frustrasi lantaran kebijakan nol kasus Covid-19 itu dianggap tak lagi efektif terutama dengan lonjakan kasus virus corona varian Delta.

Ketika dunia mulai belajar hidup bersama Covid-19 dengan perlahan membuka perbatasan, China justru masih gemar menutup perbatasan dan menerapkan lockdown ketat di berbagai wilayah zona merah penularan corona.

China seakan tak khawatir kebijakan ketat lockdownnya ini bisa berdampak pada ekonomi negara. Padahal, kebanyakan negara justru ingin berlomba mencari cara membuka diri lagi terhadap dunia luar demi memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi.

Presiden Xi Jinping bahkan masih bertahan tidak keluar negeri sejak 22 bulan terakhir hingga merelakan pertemuan-pertemuan penting dunia seperti KTT G20 di Roma, Italia, hingga KTT Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia.

Ketika China menutup rapat perbatasan akibat Covid-19, negara itu pun disebut semakin menerapkan kebijakan yang dapat mencegah warganya terpengaruh paparan asing.

Banyak pengamat menganggap pandemi Covid-19 juga dimanfaatkan rezim Xi Jinping sebagai peluang emas membatasi masyarakat dari paparan budaya dan pengaruh Barat.

“Secara ideologis, China perlahan menjadi lebih picik dibandingkan dengan era reformasi dan keterbukaan pada 80-an dan 90-an. Ini adalah ciri era baru Xi Jinping,” kata peneliti senior untuk studi China dari lembaga think tank Council on Foreing Relations, Carl Minzner, seperti dikutip dari .

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2012 lalu, Xi Jinping selalu mewanti-wanti masyarakatnya soal ‘infiltrasi” nilai-nilai Barat seperti demokrasi, kebebasan pers, dan independensi peradilan.

China terus membungkam dan membatasi ruang gerak LSM asing, gereja, media asing, hingga teks buku asing. Menurut China, seluruh platform itu bisa menjadi media perantara bagi pengaruh asing yang seharusnya tidak masuk kepada masyarakatnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Xi Jinping semakin getol menerapkan aturan baru yang ‘nyeleneh’ mulai dari membatasi anak bermain game online hingga melarang pria yang tidak maskulin atau macho tampil di televisi.

Pemerintah China juga membekukan puluhan akun penggemar K-Pop seperti fan BTS, Blackpink, dan EXO karena tindakan para penggemar itu dinilai kerap tak rasional.

Pemerintah juga telah mengeluarkan tindakan keras di industri hiburan. Sebab menurutnya, banyak anak muda yang terpapar budaya asing dan memengaruhi tatanan sosial. Mereka menyebut kacau atas budaya penggemar terhadap selebriti yang dilakukan warganya.

Ini merupakan hasil dari apa yang disebut Minzner sebagai “upaya strategis untuk menyebarkan tradisi Tiongkok sebagai perisai ideologis terhadap nilai-nilai asing, terutama nilai-nilai Barat.”

Akibat kebijakan dan pendekatan pemerintah ini, masyarakat China tumbuh dengan paham nasionalisme yang sempit. Paham sempit ini menganggap feminisme, LGBTQ, dan bahkan masalah lingkungan sebagai ‘antek’ Barat yang ingin melemahkan China.

Warga China semakin intoleran terhadap pengaruh luar ketika pandemi dapat dibaca di halaman berikutnya >>>