Panitia Dukung 9 Kiai Sepuh soal Muktamar NU Ditunda hingga 2022
Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mendukung usulan sembilan kiai sepuh agar gelaran akbar pergantian ketua ketua umum salah ormas Islam terbesar itu ditunda hingga akhir 2022.
Ketua Panitia Muktamar NU ke-34, Imam Aziz mengatakan selain karena manut pada kiai sepuh, pihaknya menilai keputusan untuk menunda Muktamar juga terkait dengan persiapan. Menurut dia, saat ini waktu terlalu mepet jika Muktamar digelar sesuai jadwal semula yakni 23-25 Desember 2021.
“Kita akan lebih senang kalau diundur. Dari sisi persiapan juga memang mepet ya,” kata dia saat dihubungi, Jumat (26/11).
Imam mengatakan pelaksanaan jika dimajukan dari jadwal semula, akan memperberat kerja panitia. Sebab, pihaknya harus mempersiapkan infrastruktur di pesantren sebagai lokasi Muktamar.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar Muktamar digelar Januari sehingga memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan infrastruktur di lokasi.
“Kalau misalnya itu bisa diundur ke Januari, kita bisa bernapas lega. Memang kalau tidak diundur ini sangat berat bagi panitia. Ini kondisi yang dilaporkan panitia ke PBNU secara tertulis,” katanya.
Imam pun membantah klaim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menyatakan Muktamar NU akan digelar pada 17 Desember 2021. Aziz mengatakan, panitia sampai saat ini masih menunggu keputusan dari PBNU terkait jadwal Muktamar yang hingga kini belum diputuskan.
Keputusan PBNU, kata Aziz diambil berdasarkan kesepakatan antara Pj. Rais Am, Katun Am, Ketua Umum, dan Sekjen.
“Panitia tetap menunggu keputusan dari PBNU. Artinya keputusan bersama Antara Pj. Rais Am, Katib Am, Ketua Umum, dan Sekjen,” kata Aziz.
Sebagai informasi, hasil pertemuan sembilan kiai sepuh itu pada Rabu (24/11) mengusulkan agar Muktamar digelar akhir Januari 2022. Jadwal tersebut dengan demikian mundur dari jadwal semula pada 23-25 Desember yang dibatalkan karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di semua wilayah jelang Natal dan Tahun Baru.
Sembilan kiai sepuh NU yang menandatangani kesepakatan tersebut yakni Anwar Mansyur dari Jawa Timur, Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten, Tuanku Bagindo H Muhammad Letter dari Sumatera Barat. Lalu, terdapat nama Manarul Hidayat dari Jakarta, Abun Bunyamin dari Jawa Barat, Ahmad Haris Shodaqoh dari Jawa Tengah, Abdul Kadir Makarim dari NTT, Muhsin Abdillah dari Lampung, dan Farid Wajdy dari Kalimantan Timur.
Sementara, PBNU sebagai pemilik wewenang sah untuk menentukan jadwal Muktamar, belum mengambil keputusan terkait jadwal pelaksanaan Muktamar, entah akan dimajukan atau dimundurkan.
Sebagai forum akbar, Muktamar NU akan memilih ketua umum baru. Beberapa nama masuk dalam kandidat calon Ketum PBNU pada Muktamar Lampung. Mereka adalah Ketum petahana PBNU Said Aqil Siraj dan Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf.
Sementara itu dari daerah, Ketua Umum PWNU Jabar Juhadi Muhammad mendukung arahan sembilan kiai sepuh soal jadwal Muktamar NU. Guna menindaklanjuti itu, Juhadi mengaku akan berkirim surat memberikan dukungan itu kepada Pengurus Besar Nahadlatul Ulama (PBNU).
“Saat ini pemerintah masih belum memperbolehkan kerumunan karena masih pandemi Covid-19 dan agar persiapan panitia juga maksimal saya setuju baiknya diundur saja,” kata Juhadi dalam keterangan resminya, Kamis (24/11).
Walaupun Muktamar diundur, klaim Juhadi, tidak ada mudaratnya terhadap PBNU. Sebab, secara organisasi masih tetap berjalan baik dan tidak ada pengaruhnya terhadap pengurus di bawahnya.
Juhadi mengajak kepada para pengurus PCNU dan PWNU untuk taat dan patuh pada arahan para kiai sepuh NU. Ia meyakini para kiai sepuh itu ikhlas mengurusi NU tidak ada kepentingan pribadi.
(thr, rzr/kid)
