Pasukan Siber Bela Anies Tak Terkait Hibah Rp10,6 M
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terkait dengan dana hibah Pemprov DKI sebesar Rp10,6 miliar.
“Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama,” kata Munahar dalam pernyataan tertulisya, Sabtu (20/11) dikutip Antara.
Munahar menjelaskan dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI, Jumat (11/10), pihaknya membahas program ke depan hingga fenomena informasi yang terindikasi memecah-belah bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
“Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army,” ujarnya.
Menurut Munahar, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.
“Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma’ruf nahi munkar,” katanya.
Munahar mengklaim pihaknya tak akan memakai dana hibah Pemprov untuk membentuk pasukan siber. Menurutnya, dana hibah tersebut bakal digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI DKI.
“Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan,” ujarnya.
Menurut Munahar, orang yang menghubungkan pembentukan pasukan siber tersebut dengan dana hibah tak paham tugas MUI.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim menuding MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.
“MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan,” kata Luqman.
Luqman mengingatkan MUI DKI bahwa dana hibah yang didapat dari Pemprov DKI bersumber dari APBD yang merupakan uang rakyat. Anggaran hibah tersebut bukan uang pribadi Anies. Ia menilai rencana pembentukan pasukan siber tersebut berlebihan.
(Antara/fra)
