Pelanggar HAM Tidak Boleh Dikasih Ruang
Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mengusir Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat mendatangi Aksi Kamisan Semarang di depan Hotel Paragon, Semarang, Kamis (18/11). Insiden pengusiran ini terekam dalam sebuah video yang dibagikan pengacara LBH Semarang Cornel Gea.
Dalam aksi itu, Meoldoko berusaha mengajak bicara para peserta Aksi Kamisan. Ia datang bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.
Baru saja Moeldoko memegang mikrofon, massa aksi langsung menyatakan penolakan. Mereka menolak kehadiran para pejabat dalam Aksi Kamisan.
“Ini panggung rakyat, pelanggar HAM tidak boleh dikasih ruang!” teriak salah satu massa aksi dalam video yang diunggah akun Twitter @cornelgea, Kamis (18/11). Indonesia.com mendapat izin dari Cornel untuk mengutip video tersebut.
Moeldoko tetap berusaha mengajak bicara massa aksi. Namun, penolakan terus diteriakkan. Akhirnya, Hendrar mengajak Moeldoko dan pejabat lainnya meninggalkan lokasi aksi.
Melalui sambungan telepon, Cornel menjelaskan Aksi Kamisan dilakukan bertepatan dengan momentum Festival HAM yang digelar pemerintah. Para aktivis HAM tidak terima pemerintah menggelar festival tanpa membereskan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi bertahun-tahun.
Alasan itu juga yang mendorong massa aksi menolak Meoldoko dkk. Mereka tidak ingin memberi ruang ke orang-orang yang abai dengan pelanggaran HAM meski punya kekuatan untuk menyudahinya.
“Kami tidak sudi Aksi Kamisan dijadikan panggung oleh mereka. Mereka tahu pelanggaran HAM di seluruh Indonesia, tapi tidak berbuat apa-apa,” ucap Cornel kepada Indonesia.com.
Moeldoko Cs Legawa
Indonesia.com menghubungi Moeldoko dan Jaleswari untuk meminta tanggapan atas pengusiran di Aksi Kamisan Semarang. Namun, keduanya tidak merespons hingga berita ini disiarkan.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang hadir dalam momen itu menjelaskan kronologi kejadian. Ia menyebut Moeldoko berinisiatif menghampiri massa aksi guna mendengar aspirasi masyarakat.
Meski begitu, kehadiran para pejabat ditolak mentah-mentah. Beka menyebut ia dan pejabat lainnya memilih mengikuti keinginan peserta aksi.
“Teman-teman menyuarakan aspirasi mereka ketika Pak Moeldoko ingin coba dialog, tapi tidak ada kesempatan. Ya kemudian kami kembali venue,” ujar Beka saat dihubungi Indonesia.com.
“Saya, Komnas HAM, sangat hormati kebebasan berpendapat ekspresi kawan-kawan Kamisan tersebut, tidak masalah,” tuturnya.
(dhf/wis)
