Pemerintah Imbau Masyarakat Waspada Hoaks Varian Baru Omicron
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi mengatakan kekeliruan informasi atau hoaks dan disinformasi masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengendalian pandemi Covid-19.
Terlebih setelah adanya temuan varian baru Covid-19 Omicron, dia mengimbau masyarakat harus lebih hati-hati lagi dalam menerima dan menyikapi hoaks tentang varian tersebut.
“Informasi tentang varian baru Covid-19 masih terus dipelajari. Pemerintah secara berkala akan memutakhirkan langkah antisipasi dan sosialisasinya. Masyarakat kami minta mengakses informasi atau data dari sumber terpercaya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Pemerintah terus mengupayakan dan mengingatkan masyarakat untuk terus waspada dalam penerapan protokol kesehatan secara disiplin serta berhati-hati terhadap penyebaran hoaks tentang varian ini.
Pasalnya, penyebaran hoaks dengan berbagai macam isu tentang pandemi Covid-19 masih ditemukan di media sosial. Kominfo sejak Januari 2020 hingga 2 Desember 2021 telah mengidentifikasi berbagai hoaks dan disinformasi mengenai hal ini.
“Telah ditemukan sebanyak 2010 isu hoaks Covid-19 pada 5194 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4493 unggahan. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5051 unggahan dan 143 unggahan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut,” terang Dedy.
Sementara, untuk hoaks tentang vaksinasi Covid-19 ditemukan sebanyak 401 kasus pada 2476 unggahan media sosial. Sama halnya kasus berita hoaks tentang Covis-19, isu hoaks terkait vaksinasi juga banyak didapatkan pada platform Facebook yakni sebanyak 2284 unggahan. Tindak lanjutnya berupa pemutusan akses terhadap 2476 unggahan haoks vaksinasi tersebut.
Sedangkan, hoaks terkait PPKM, ditemukan sebanyak 49 isu pada 1223 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 1205 unggahan. Dedy menambahkan, pemutusan akses juga dilakukan terhadap 1064 unggahan den 159 unggahan lainnya tengah ditindaklanjuti.
Untuk minggu ini tercatat adanya peningkatan informasi bohong yang tersebar di tengah masyarakat.
“Secara keseluruhan, di minggu ini total 18 pertambahan isu di 88 unggahan hoaks Covid-19, vaksinasi Covid-19, serta PPKM. Sedangkan di minggu lalu sebanyak 13 pertambahan isu di 82 unggahan hoaks,” tambahnya.
Oleh karena itu, peranan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran berita bohong ini. Ia mencontohkan, informasi yang menyesatkan tentang vaksinasi, dapat menghambat upaya vaksinator melakukan vaksinasi di berbagai daerah. Seperti penolakan masyarakat ketika ingin divaksin lantaran sudah terlanjur mempercayai hoaks.
“Kami imbau peran aktif setiap individu untuk membantu penanganan pandemi ini dengan tidak membuat dan tidak menyebarkan informasi yang keliru. Mari kita pertahankan situasi yang terkendali ini dengan cara tetap disiplin prokes, vaksinasi, bersama-sama menangkal hoaks dan disinformasi,” tutup Dedy.
Dari 18 isu hoaks seputar Covid-19 yang beredar selama seminggu terakhir, Dedy menyebutkan beberapa contoh hoaks dan disinformasi yang perlu ditangkal bersama, di antaranya:
· [Hoaks] Pemerintah terapkan PPKM Level 4 pada 24 Desember 2021 karena ada varian baru COVID-19 (28 November 2021)
· [Disinformasi] 2.620 bayi meninggal akibat efek samping vaksin COVID-19 (29 November 2021)
· [Hoaks] Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta meledak pada akhir November 2021 (30 November 2021)
· [Misinformasi] Varian Omicron sudah ada sejak Juli 2021 (30 November 2021)
· [Hoaks] Varian Omicron tidak terdeteksi Tes PCR (1 Desember 2021)
· [Hoaks] FDA Amerika Serikat menolak Suntikan Booster Vaksinasi Pfizer karena berpotensi menyebabkan infeksi pada hati (1 Desember 2021).
(osc)
