Pemkab Tangerang Berencana Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI-Polri

Jakarta, Indonesia —

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten berencana memberikan pendidikan kepada siswa bermasalah tingkat SMP di barak TNI dan Polri.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pihaknya ingin siswa bermasalah memiliki karakter dan kedisiplinan kuat, seperti halnya program pendidikan ini diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat.

“Karena anak-anak bermasalah ini masih di bawah umur dan belum bisa dihukum pidana. Nampaknya memasukkan anak ke instansi TNI/Polri bisa dilakukan untuk mendidik dan memberi efek jera agar bisa menjadi pengalaman buat mereka,” kata Intan di Tangerang, Rabu (7/5) dikutip Antara.

Intan menjelaskan rencana program pendidikan karakter dan kedisiplinan bagi siswa bermasalah ini sedang dilakukan pembahasan mendalam bersama Dinas Pendidikan dan TNI/Polri.

“Sejauh ini kami belum menjajaki kerja sama dengan TNI/Polri kaitan ini, biasa kami koordinasi dengan sekolah-sekolah dan anak,” katanya.

Selain itu, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran (SE) ke seluruh lembaga pendidikan dan para wali murid di Kabupaten Tangerang untuk membahas terkait dengan program tersebut.

“Nanti kita biasa panggil pihak orang tua diberikan arahan dan pihak sekolah agar memberikan sanksi terhadap anak-anak bermasalah,” ujarnya.

Intan mengimbau para orang tua agar senantiasa mengawasi dan memantau anak-anaknya saat berada di luar rumah, sebagaimana diketahui di wilayah Tangerang saat ini rentan aksi kriminal dan tawuran antarsekolah.

“Orang tua tetap memantau untuk memberikan efek jera dan pemberitahuan kepada anak agar memantau,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencanangkan program mengirim siswa nakal ke barak militer. Dedi juga berencana memperluas jangkauan pembinaan di barak militer untuk orang dewasa.

Dedi menyatakan akan mengirim orang-orang dewasa yang bermasalah selain para pelajar bermasalah ke barak militer untuk diberikan pendidikan kedisiplinan.

Upaya Dedi memberikan pendidikan kedisiplinan militer ke para pelajar bermasalah di Jawa Barat ini menuai ragam kritik dari DPR hingga Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat. Sebab, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa,” tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai tak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik. Menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4).

(fra/antara/fra)

[Gambas:Video ]