Pengamat Apresiasi Kehadiran Prabowo di Peringatan Hari Buruh 2025

Jakarta, Indonesia —

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta merupakan awal babak baru dalam hubungan buruh dan negara.

Agung menyebut, selain mencetak sejarah sebagai presiden pertama sejak Soekarno yang hadir langsung di peringatan Hari Buruh, Prabowo juga membawa pesan bahwa negara tak lagi memosisikan diri sebagai entitas yang jauh dari realitas, tetapi justru merangkul pekerja sebagai mitra strategis pembangunan nasional.

“Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas bukan sekadar gestur seremonial. Ini adalah pernyataan politik yang kuat, bahwa negara tidak lagi berdiri sebagai menara gading yang jauh dari realitas kaum pekerja,” kata Agung dalam keterangan resmi, Kamis (1/5).

Optimisme Agung itu diperkuat oleh pernyataan Prabowo terkait pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yakni forum kelembagaan yang dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah dan perwakilan buruh dari seluruh Indonesia.

Menurut Agung, inisiatif tersebut merupakan lompatan penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih partisipatif.

“Forum ini dirancang untuk menjadi wadah permanen dialog antara pemerintah dan perwakilan buruh dari seluruh Indonesia, bukan sekadar respons terhadap tekanan atau momen politik tertentu,” katanya.

Adapun mekanisme formal seperti Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit telah tersedia sebelumnya, namun Agung menilai bahwa belum sepenuhnya aspirasi buruh dapat diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan strategis.

Sehingga, pendekatan Prabowo yang membuka pintu untuk partisipasi langsung dari buruh dinilai sebagai bentuk perubahan paradigma.

“Alih-alih menunggu aspirasi datang, beliau justru membuka pintu seluas-luasnya bagi partisipasi langsung. Ini mencerminkan semangat kolaborasi antara negara dan rakyat, sebuah prinsip penting dalam demokrasi modern,” ujar Agung.

Agung menyebut, kehadiran Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional berpotensi menjadi institusi korektif dan strategis. Pemerintah akan dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan rasa kepemilikan di kalangan buruh dengan melibatkan unsur Serikat Pekerja dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan.

Dia mengingatkan, efektivitas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan bergantung terhadap tiga hal, yakni keterwakilan yang inklusif, komitmen pemerintah dalam menyerap masukan substantif, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dengan pengelolaan yang baik, Agung meyakini bahwa forum Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bisa menjadi warisan institusional yang memperkuat demokrasi ekonomi.

“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bisa menjadi warisan institusional yang memperkuat demokrasi ekonomi dan mempererat kemitraan antara negara dan rakyat pekerja-melampaui masa jabatan politik siapapun yang memimpinnya,” pungkasnya.

(rea/rir)