Pengamat Nilai Sikap MPR Serang Sri Mulyani Bisa Jadi Bumerang
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai pernyataan pimpinan MPR tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menimbulkan efek bumerang. Sebab, menurutnya, selama ini publik lebih merasakan kinerja Sri Mulyani ketimbang MPR.
“Ini sebuah bentuk komunikasi politik yang sebenarnya tidak perlu, dan justru akan punya efek bumerang terhadap pimpinan MPR,” kata Kunto saat dihubungi, Rabu (1/12).
Menurut Kunto, publik dapat mempersepsikan sikap pimpinan MPR ini kekanak-kanakan. Apalagi, publik pasti beranggapan bahwa urusan tunjangan maupun anggaran MPR seharusnya ditempatkan setelah kepentingan rakyat.
“Jadi menurut saya ini bisa berbalik arah kritiknya, publik akan negatif ke MPR,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kunto juga menyoroti masalah popularitas yang jomplang antara MPR dan Sri Mulyani. Menurut dia, selama ini publik lebih mengenal Sri Mulyani dan menilai sudah bekerja dengan baik.
Sebaliknya, publik selama ini menganggap MPR tidak memiliki capaian kinerja yang lebih jelas. Justru publik akan mempertanyakan mengapa MPR membutuhkan anggaran yang lebih besar.
“Publik akan bertanya, kerjanya apa sih MPR sehingga butuh anggaran besar, sampai harus marah-marah meminta Pak Jokowi memecat Bu Sri Mulyani. Ini efek komunikasi politik yang saya bayangkan akan terjadi, dan peluang untuk kemudian publik di belakang pimpinan MPR sendiri menurut saya kemungkinannya sangat kecil,” jelas dia.
“Karena selama ini MPR lost of touch, kehilangan sentuhannya dengan publik, terutama ketika masa pandemi. Sementara Menkeu selalu tampil dan programnya mungkin dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata dia menambahkan.
Sebagai informasi, sebelumnya pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.
Menurutnya, permintaan agar Jokowi memberhentikan Sri Mulyani merupakan hasil rapat bersama seluruh pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang.
“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan,” kata Fadel saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/11).
(dmi/pmg)
