Pernah Capai Rp3 Miliar per Bulan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan fenomena pungutan liar (pungli) di kawasan pemerintahan Jateng bisa mencapai Rp3 Miliar setiap bulan. Hal tersebut ia temukan pada awal masa ia menjabat sebagai Gubernur.
“Rata-rata oknum di lingkup pemerintahan bisa mendapatkan pungutan liar (pungli) sebesar Rp3 Miliar setiap bulannya,” ujar Ganjar dalam acara Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokasi di Hotel Bidakara.
Ia menjabarkan bentuk pungutan liar kerap kali hanya sebesar Rp10-20 ribu, namun saat diakumulasikan, jumlah tersebut akan mencapai Rp3 Miliar.
Salah satu pungutan liar yang kerap terjadi adalah cek fisik kendaraan bermotor di Samsat. Ganjar menyebutkan semestinya, cek tersebut tidak berbayar. Namun, ia masih menemukan banyak warga yang harus membayar saat melakukan cek.
Setelahnya, Ganjar mengaku menciptakan program pengaduan masyarakat berbasis website bernama Lapor Gub. Aplikasi tersebut ditujukan untuk melaporkan pungutan liar di kawasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Inilah sebenarnya yang membuat masyarakat untuk melapor, mau aplikasi lapor, mau pakai WA (WhatsApp), SMS aja kita kasih, telpon duduk aja saya kasih,” sebutnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kemudian memberi penghargaan terkait inovasi Ganjar terkait pungutan liar.
“Tapi kita mau cari nilai AA ini, soalnya belum dapat ini kita pak, karena selama ini kita baru dapat A,” tutup Ganjar.
Di tempat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan terdapat 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural alias belum menyampaikan penilaian mandiri mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Berdasar data terakhir yang kami peroleh tadi juga sudah disinggung oleh Deputi VII terdapat 59 kabupaten kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural,” ucap Mahfud.
Tidak hanya itu, Mahfud lebih lanjut memaparkan terdapat penurunan di enam kabupaten/kota yang tidak menyampaikan penilaian mandiri mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi.
Mahfud meminta langsung kepada pimpinan daerah untuk segera mendorong daerah kabupaten/kota agar segera melaksanakan reformasi birokrasi., termasuk mengevaluasi kendala-kendala yang menyebabkan daerah belum melakukan reformasi birokrasi.
Mahfud juga pernah menyampaikan bahwa hasil kerja Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) menemukan kasus pungli di Indonesia sudah berangsur berkurang, khususnya sektor pelayanan publik.
Mahfud menjelaskan, salah satu upaya efektif dalam meminimalisir pungli yang telah dilakukan adalah menerapkan digitalisasi pada sistem pelayanan publik.
Meski sudah diantisipasi dengan digitalisasi, menurutnya, tim Satgas Saber Pungli tetap diperlukan untuk memastikan tidak lagi berjalan di pelayanan publik. Apalagi, lanjutnya, belum semua unsur pemerintah sudah menerapkan digitalisasi, sehingga masih diperlukan pengawasan ketat saat ini.
(DAL)
