PKS Dukung Firli Ambang Batas Capres Buat Korupsi, Tapi Sindir TWK
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyindir Ketua KPK, Firli Bahuri yang menyebut ambang batas pencalonan presiden 20 persen selama ini kerap memicu praktik korupsi di kalangan pejabat.
Menurut Mardani, tak ada yang keliru dari pernyataan jenderal polisi bintang tiga itu. Akan tetapi, dia menyindir kebijakan Firli yang justru memecat 57 pegawai komisi antirasuah lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Mardani, pernyataan Firli tersebut bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi oleh KPK.
“Pernyataannya benar. Tapi pemecatan Novel tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi,” kata Mardani lewat pesan singkat kepada Indonesia.com, Kamis (16/12).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS itu juga bersepakat dengan pernyataan Firli bahwa ongkos politik yang mahal dalam presidential threshold, memang berhubungan dengan praktik korupsi di kalangan pejabat.
Namun, menurut Mardani, pernyataan Firli akan jauh lebih baik jika tidak dibarengi dengan memecat Novel Baswedan Cs yang kini justru diangkat menjadi ASN di Bareskrim Polri.
“Ada hubungan [PT dan korupsi]. Tapi jika KPK kuat dan tidak memecat Novel dkk jauh lebih baik dalam mengawal korupsi di Indonesia,” katanya.
PKS, lanjut Mardani, juga mendukung penghapusan 20 persen ambang batas pencalonan presiden seperti dikatakan Firli. Tak hanya untuk pencalonan presiden, namun termasuk kepala daerah.
Ia ingin agar presidential threshold dibatasi maksimal 10 persen. Angka itu, menurut Mardani, penting agar setiap partai politik bisa mengusung calon mereka dalam kontestasi politik.
“Maksimal 10 persen untuk Pilpres dan Pilkada. Agar ada kontestasi yang lebih adil dan membuka ruang bagi parpol untuk berani mencalonkan. Minimalnya sama dengan Parlementary threshold 4 persen,” katanya.
Firli sebelumnya mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT) diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen untuk menekan perilaku korupsi. Dia sepakat praktik mahar politik dalam PT saat ini menjadi penyebab banyak praktik korupsi.
“Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi,” kata Firli saat bertemu pimpinan DPD pada Selasa (14/12), sebagaimana siaran pers yang diterima Indonesia.com, Rabu (15/12).
(thr/DAL)
