PKS Kritik Proyek Ibu Kota Baru: Ada Pasukan Bandung Bondowoso
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin mengkritik pemerintah yang ngotot memindahkan ibu kota negara (IKN) di tengah pandemi Covid-19.
Hamid mengatakan target pemerintah memindahkan ibu kota negara yang mulai dibangun pada 2024 tak realistis. Menurutnya, kondisi lahan calon ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) pun masih berupa hutan belantara.
“Infrastruktur saja belum disiapkan dengan baik, masa kita akan pindah ke sana di 2024 di semester I atau di bulan Maret, kira-kira ini kayak simsalabim, seperti ada pasukan Bandung Bondowoso,” kata Hamid dalam diskusi daring, Jumat (17/12).
Bandung Bondowoso merupakan cerita rakyat yang berkembang di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ia adalah pangeran Kerajaan yang menyukai putri Kerajaan Baka, Rara Jonggrang.
Bandung Bondowoso pun melamar Rara Jonggrang, namun sang putri memberikan syarat untuk membangun 1.000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso pun meminta bantuan makhluk halus. Ia berhasil menyelesaikan 999 candi.
Namun, Rara Jonggrang memerintahkan bawahannya untuk menumbuk padi dan membakar jerami agar terkesan hari sudah pagi. Makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso pun pergi. Akibatnya, ia gagal membangun candi yang ke-1.000.
Hamid menyebut pemindahan ibu kota bukan kebutuhan mendesak saat ini. DKI Jakarta pun masih laik menjadi ibu kota negara. Menurutnya, rencana pemerintah ini sangat dipaksakan di tengah pandemi Covid-19.
“Kondisi perpindahan ibu kota seakan-akan dipaksakan karena di tengah kondisi pandemi yang belum selesai, kondisi masyarakat yang masih berat akibat pandemi yang berlarut-larut,” katanya.
Di sisi lain, kata Hamid, rencana pemindahan ibu kota juga tak masuk akal di tengah utang Indonesia yang mencapai lebih dari Rp6 ribu triliun. Menurutnya, proyek ibu kota baru yang biayanya mencapai Rp500 triliun akan semakin membebani keuangan negara.
Politikus PKS itu mengingatkan sejumlah persoalan ini menjadi pertimbangan pemerintah menunda proyek ambisius ini. Ia meminta rencana pemindahan ibu kota dipikirkan dengan matang dan tak tergesa-gesa.
“Ini kayaknya ini kalau bahasa Jawanya tuh kebat keliwat, jadi kebat keliwat itu tergesa-gesa sekali. Kaya tidak sistematis, semuanya itu grusa grusu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemindahan ibu kota negara baru (IKN) akan dilakukan secara bertahap.
Suharso mengatakan pemerintah tak akan meniru cara Sangkuriang atau Bandung Bondowoso dalam pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Pemindahan IKN kan secara fisik ada fasenya, di sini kami sebutkan 2022 sampai 2024, 2025 sampai 2035, 2035 sampai 2045, dan 2045 on work. Jadi ada step-nya. Kita tidak sedang mengundang atau menghidupkan kembali Sangkuriang, kita tidak sedang mengundang kembali Bandung Bondowoso, tidak,” kata Suharso dalam rapat dengan Panitia Khusus RUU IKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/12).
(thr/fra)
