PPP Harap Yahya Staquf Tak Jadikan NU Bawahan Parpol Lagi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bisa membuat Nahdlatul Ulama (NU) tak lagi menjadi sub atau bawahan dari partai politik yang ada.
Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan salah satu tantangan Yahya Staquf dengan Rais Aam Miftachul Akhyar adalah kemandirian dalam bidang politik dengan menempatkan NU tidak didominasi atau disetir oleh kekuatan politik tertentu.
“NU ini di atas partai-partai, di atas kekuatan politik itu. Jangan lagi ada kesan bahwa NU itu menjadi sub ya, sub dari partai-partai politik yang ada,” kata Arwani kepada Indonesia.com, Jumat (24/12).
Arwani berharap Pengurus Wilayah (PWNU) hingga Pimpinan Cabang (PCNU) serta seluruh struktur organisasi NU harus mampu mandiri dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang partai politik tertentu.
Lebih lanjut Arwani berharap Gus Yahya bisa belajar dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mengembangkan NU ke depan.
“Jangan lagi ada upaya-upaya untuk mematikan atau langkah-langkah yang berkebalikan dengan upaya untuk menghidupkan ajaran-ajaran para tokoh-tokoh, para kyai-kyai, termasuk Gus Dur itu sendiri,” kata Arwani.
Sebelumnya Yahya Staquf mengklaim tidak akan mengulangi peristiwa saat PBNU aktif mendorong Rais Aam Ma’ruf Amin untuk menjadi wakil presiden Joko Widodo di pilpres 2019 lalu. Yahya menegaskan tidak ada lagi capres atau cawapres dari PBNU di pilpres 2024.
“Saya akan bilang pada teman-teman, jangan, tolong jangan nyalon presiden atau wapres walaupun harus keluar dulu. Sejak awal jangan lagi lah,” kata Yahya kepada Indonesia.com.
Sementara itu, Guru Besar bidang Sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Endang Turmudzi meyakini, Yahya tak akan membawa perubahan signifikan pada NU, terutama dalam arah politik maupun keagamaan.
Menurut dia, Yahya akan melanjutkan sebagian besar peninggalan Said Aqil selama dua periode kepemimpinan.
Endang terutama menyoroti keterlibatan NU dalam politik praktis selama satu dasawarsa terakhir di bawah Said Aqil. Menurut dia, kondisi itu tak akan berubah banyak di bawah Yahya hingga 2024, terlebih dia juga pernah dekat dengan Istana selama menjadi Wantimpres.
“Ini langkah yang dilakukan Pak Said kemarin seperti terlibat dalam politik praktis. Saya kira yang begini, saya menduga, ini akan dilanjutkan Gus Yahya. Lebih-lebih dia terlibat di pemerintahan sebagai Wantimpres,” kata Endang kepada Indonesia.com, Jumat (24/12).
Ke depan, dia memperkirakan NU tak akan banyak berkonfrontasi langsung dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. NU kata dia akan tetap dekat dengan pemerintah, mengingat organisasi itu memiliki wakil di pemerintah, yang diduduki Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden.
(ida/DAL)
