Respons RI soal Rumor China Lobi ASEAN Minta Tak Kucilkan Myanmar
Indonesia buka suara soal kabar bahwa China melobi negara ASEAN agar tak mengucilkan Myanmar lagi dalam pertemuan tinggi blok tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, menegaskan Indonesia tetap konsisten dengan pendirian bahwa Myanmar hanya dapat diwakilkan pejabat non-politiknya dalam pertemuan ASEAN.
Hal itu, kata Jakarta, berlaku sampai junta militer Myanmar menaati lima poin konsensus yang disepakati dalam KTT ASEAN pada April lalu dan memulihkan demokrasi di negara itu.
“Indonesia konsisten pada posisinya tentang siapa yang harus mewakili Myanmar dalam KTT para pemimpin (ASEAN) mendatang,” kata Faizasyah seperti dikutip Reuters pada Kamis (18/11).
Pada KTT Oktober lalu, ASEAN sepakat tak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing sebagai bentuk protes blok tersebut. ASEAN menganggap junta militer Myanmar tak serius menanggapi rekomendasi penyelesaian krisis pasca-kudeta melalui lima poin konsensus.
Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN yang blak-blakan menolak junta militer Myanmar hadir dalam KTT bulan lalu. Jakarta menilai junta militer Myanmar tak serius menyelesaikan krisis yang berlangsung di negara itu pasca-kudeta Februari lalu, terutama dalam hal menaati lima poin konsensus blok itu.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyatakan bahwa Myanmar tidak boleh diwakilkan oleh para pemimpin politiknya sampai demokrasi negara itu dipulihkan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia menolak berkomentar soal ini. Kementerian luar negeri Singapura, Brunei, dan Vietnam juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.
China melalui utusan khususnya dikabarkan telah melobi Indonesia dan negara ASEAN lainnya agar mengizinkan pemimpin junta Myanmar menghadiri KTT tinggi blok tersebut bersama Presiden Xi Jinping pekan depan.
China dilaporkan mengerahkan utusan khususnya untuk kawasan Asia, Sun Guoxiang mengunjungi Singapura dan Brunei pada pekan lalu untuk meminta hal itu. Namun, permintaan China itu dimentahkan oleh sejumlah negara ASEAN.
Empat sumber diplomatik dan politik di Asia Tenggara mengatakan Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura menginginkan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, diboikot dari KTT China ASEAN pada 22 November mendatang.
“Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei sepakat mempertahankan posisi ASEAN (yang hanya mengizinkan Myanmar diwakilkan oleh tokoh non-politik seperti KTT terakhir,” kata sumber pemerintah salah satu anggota ASEAN yang menolak disebutkan namanya kepada Reuters pada Kamis (18/11)..
Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar soal ini, tetapi pada hari Selasa, juru bicaranya, Zhao Lijian, mengatakan China mendukung semua pihak di Myanmar dalam mencari penyelesaian politik melalui dialog.
Beijing juga mengatakan akan bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam upaya untuk memulihkan stabilitas dan melanjutkan transformasi demokrasi di Myanmar.
Sementara itu, pemerintah militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar soal permintaan China itu.
Sun lantas mengunjungi Myanmar untuk bertemu Jenderal Aung Hlaing dan menyatakan bahwa China harus menerima pendirian ASEAN tersebut.
“China akan mempertahankan prinsip perwakilan non-politik yang diterapkan ASEAN,” kata Sun.
(rds)
