Ribut Usul Soeharto Pahlawan Nasional: Koalisi Sipil-Istana Beda Suara

Jakarta, Indonesia —

Nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk ke dalam daftar usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional menuai pro-kontra. Sejumlah pihak telah merespons usulan ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengklaim alur pengusulan Soeharto sebagai pahlawan dimulai dari masyarakat melalui seminar hingga pendapat sejarawan.

“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Gus Ipul usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Senin (21/4).

Berikut sejumlah respons pro dan kontra usulan tersebut berdasarkan rangkuman Indonesia.com:

Istana dukung Soeharto pahlawan nasional

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana Prasetyo menilai tidak ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Sebab, kata dia, sebuah hal yang wajar apabila mantan kepala negara diusulkan sebagai pahlawan nasional.

“Saya kira kalau kami merasa bahwa, apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujarnya di komplek Istana Kepresidenan, Senin (21/4).

Prasetyo berharap turut melihat kebaikan Soeharto dalam memimpin Indonesia dan tak hanya melihat hal-hal yang buruk. Ia beralasan setiap presiden memiliki keburukan dan kebaikan.

“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” ujarnya.

Koalisi sipil tolak

Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang terdiri dari koalisi sipil hingga keluarga korban pelanggaran HAM berharap Kemensos tak mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional.

Koalisi juga menyebut Kemensos belum membalas surat terbuka penolakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang dilayangkan.

“Untuk saat ini belum ada surat balasan resmi dari Dirjen Pemberdayaan Sosial khususnya mengenai surat yang kami ajukan baik melalui e-mail maupun tertulis,” ujar Jane Rosalina selaku perwakilan dari koalisi saat dihubungi Indonesia.com, Senin (21/4).

“Harapannya Kemensos tidak lagi mengusulkan gelar pahlawan untuk Soeharto yang kemudian akan dibahas oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan termasuk hingga disahkan oleh Presiden,” sambungnya.

Golkar buka suara

Ketua DPP Golkar Hetifah Sjaifudian enggan bicara banyak soal adanya penolakan usulan ini. Ia mengklaim belum mengetahui penolakan tersebut.

“Saya kira, Kalau ada penolakan saya belum mendapatkan menerima (informasi),” kata Hetifah di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (21/4) malam.

Di sisi lain, Hetifah menjelaskan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional dilayangkan oleh MPR Fraksi Golkar setelah melakukan pembahasan internal.

Salah satunya, usulan itu turut dibahas bersama Satkar Ulama Indonesia yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar.

“Ya tentu kita menghargai usulan tersebut dan kami sebagai ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa,” ujar dia.

(mab/dal)

[Gambas:Video ]