Rumah Dinas Bupati Pamekasan Disegel Massa
Pintu gerbang Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, disegel gembok oleh sekelompok massa pedemo yang menolak penundaan gelaran pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak. Penyegelan itu dilakukan karena dari kalangan warga itu kecewa aksinya tak kunjung direspons pejabat terkait.
Pantauan Indonesia.com, penyegelan dilakukan di pintu gerbang Kantor Bupati Pamekasan dan DPRD. Kedua gedung itu bersebelahan, terletak di ruas selatan Jalan Kabupaten, Kelurahan Bugih, Kota Pamekasan. Pintu gerbang masing-masing terletak di sebelah barat dan timur.
Selain dua gerbang tersebut, Rumah Dinas Bupati yakni Pendopo Ronggo Sukowati pun turut disegel. Di sekitar rumah dinas itu ada sejumlah instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan, di antaranya Kantor Kemenag, Satpol PP, PAUD, dan SDN.
Imbas penyegelan tersebut, para pegawai dan anak sekolah kesulitan untuk keluar dari lingkungan klaster. Bahkan seorang anak dengan seragam lengkap ditolong aparat untuk keluar pintu lewat pagar saat dijemput orang tuanya.
|
Massa pedemo yang menolak penundaan pilkades menyegel dengan gembok Rumah Dinas Bupati Pamekasan di Jalan Kabupaten. ( Indonesia/Nurus Solehen)
|
Dua pegawai lain yang diketahui bernama Rekno dan Leli kesulitan untuk masuk, mereka meminta tolong aparat agar bisa masuk ke dalam. Sementara pegawai lain mondar-mandir mencari celah untuk masuk ke pintu gerbang Kantor Bupati dan DPRD Pamekasan.
Koordinator Aksi Abdul Basit mengatakan, komunikasi pemerintahan di Kabupaten Pamekasan sudah mandek. Oleh karena itu massa yang mayoritas warga desa tersebut meminta keseriusan pejabat pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk bisa merespons aksi mereka.
“Kita gembok sekalian adu mental dengan Bupati, siapa yang paling bertahan, menemui kita atau kita blokade semua jalan akses pemerintahan di sini,” kata Basit kepada Indonesia.com, Rabu (8/12).
Basit menyampaikan, pejabat pemerintah baik eksekutif dan legislatif mestinya terbuka dengan masyarakat pedemo yang menggelar unjuk rasa. Terlebih menyikapi persoalan tuntutan penundaan pilkades.
Pilkades menurutnya adalah hal yang perlu disikapi pemerintah secara serius. Karena akan bersentuhan dengan masalah dan fenomena sosial warga desa.
Wakapolres Pamekasan Kompol Wahyudi turut mengikuti dan memantau jalannya aksi. Dia masih mencermati aksi penyegelan pintu gerbang.
“Kita pantau dan akan diberikan imbauan agar aksi demo ini berjalan tertib, sebelum kami ambil tindakan-tindakan,” ujarnya.
(nrs/gil)
