Satgas Sebut Vaksinasi di Daerah Masih Rendah karena Minim Vaksinator
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut rendahnya capaian vaksinasi virus corona (Covid-19) di beberapa daerah Indonesia terjadi lantaran jumlah vaksinator, terutama daerah rural, masih terbatas.
Selain itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut akses logistik vaksin Covid-19 menuju daerah rural masih menjadi tantangan khusus.
Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah menargetkan agar menggenjot vaksinasi di sejumlah daerah di luar Jawa-Bali.
“Sejumlah tantangan vaksinasi terkait dengan masalah logistik vaksin Covid-19 dan juga vaksinator di sejumlah area vaksinator yang masih terbatas,” kata Wiku dalam International Media Briefing Session yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa (7/12).
Wiku melanjutkan, kondisi itu membuat pemerintah harus berkolaborasi dalam konsep pentahelix. Ia menyebut, saat ini sudah banyak TNI/Polri diterjunkan di daerah untuk membantu mengawal upaya surveilans hingga program vaksinasi Covid-19.
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah, mengingat masih terdapat sejumlah warga yang tidak ingin divaksin atau bahkan masih ragu.
“Memang ada beberapa tantangan dalam memastikan bagaimana capaian dosis pertama dan kedua vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah baik kabupaten/kota sesuai dengan target nasional,” ujarnya.
Program vaksinasi di Indonesia hampir genap setahun pelaksanaan seiring dengan molornya target capaian pemerintah. Awalnya pemerintah menargetkan vaksinasi nasional rampung pada akhir 2021 dengan sasaran warga 181,5 juta jiwa.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan target baru pemerintah yakni minimal 60 persen dosis pertama vaksinasi Covid-19 tercapai di November, dan 70 persen di akhir tahun. Namun demikian, berdasarkan data Kementerian Kesehatan masih terdapat 15 provinsi yang capaian vaksinasinya masih di bawah 60 persen.
Mereka yakni, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.
(khr/pmg)
