Sejarah RI Tak Dijajah 350 Tahun Sudah Ditulis
Jakarta, Indonesia —
Sejarawan Asvi Warman Adam mengingatkan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon soal unsur kebaruan dalam penulisan sejarah.
Menurut Asvi, buku sejarah pada prinsipnya harus memiliki unsur kebaruan. Sebab, hal itulah yang membedakan satu karya sejarah dengan sejarah yang lain.
“Salah satu ciri dari pembuatan dari sejarah standar itu, juga menampakkan apa ya pembaruan atau tulisan-tulisan yang mutakhir ya. Perkembangan tulisan yang baru di dalam bidang sejarah mengenai peristiwa tertentu gitu,” kata Asvi saat dihubungi, Kamis (8/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu disampaikan Asvi merespons proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan. Menurut Fadli, buku itu merevisi sejarah kolonialisme Indonesia selama 350 tahun.
Namun, menurut Asvi, fakta bahwa Indonesia tak dijajah selama 350 bukan hal baru. Menurut dia, sejarah soal itu telah ditulis Gertrudes Johannes “Han” Resink lewat bukunya “Bukan 350 Tahun Dijajah” yang terbit perdana pada 1968.
“Kalau cuma yang berubah itu hanya mengatakan bahwa Indonesia tidak dijajah 350 tahun Itu sudah ditulis bukunya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu buku yang ditulis oleh Resink,” kata dia.
Asvi mengatakan keputusan Kementerian Kebudayaan yang tak akan melakukan revisi terhadap peristiwa ’65 hingga sejarah pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara pada ’98 perlu dipertanyakan.
Menurut dia, mengabaikan rentetan peristiwa itu bertentangan dengan etika penulisan sejarah.
Asvi antara lain mencontohkan sejumlah buku sejarah tentang peristiwa pemberontakan ’65 yang telah banyak ditulis sejarawan. Termasuk juga pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara pada ’98, salah satunya menyeret nama Prabowo Subianto.
“Menurut hemat saya kalau tidak ada perubahan dari sejarah yang mau diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan itu, ya cukup buku Resink itu saja yang dicetak ulang gitu. Dan tidak perlu mengumpulkan 100 orang sejarawan itu,” kata Asvi.
“Mengumpulkan demikian banyak sejarawan itu untuk mengumpulkan temuan-temuan baru,” imbuhnya.
Tak semua wilayah RI dijajah 350 tahun
Di sisi lain, Fadli Zon menyatakan tak seluruh wilayah Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun oleh kolonialisme Belanda. Ia mengatakan bahwa ada wilayah RI yang bahkan tidak pernah dijajah sama sekali.
“Karena di mana-mana kan terjadi perlawanan terhadap penjajah, sehingga saya kira tidak semuanya 350 tahun,” kata Fadli di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (8/5) malam.
Fadli mengatakan bahwa pada faktanya banyak daerah di Indonesia yang tak memilih tunduk kepada kolonialisme. Lewat proyek penulisan ulang sejarah, ia pun mengajak seluruh pihak untuk melihat kembali sejarah secara lebih objektif.
“Fakta-fakta sejarahnya banyak daerah yang tidak tunduk, yang bahkan melawan hingga akhir dan bahkan hanya beberapa tahun, bahkan ada yang tidak pernah dijajah sama sekali,” ucapnya.
Lewat proyek penulisan ulang sejarah juga, Fadli mengatakan sejarah resmi Indonesia nantinya akan menonjolkan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ia menyatakan hal itu bertujuan untuk menghapuskan mental inferior bangsa Indonesia.
“Jadi semangat itu yang kita ingin tonjolkan dan itu saya kira adalah persoalan perspektif saja ke depan, bahwa kita melihat kita selalu melawan penjajahan,” ujarnya.
PDIP minta tulisan dikaji publik
Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta meminta proyek penulisan ulang sejarah RI haru diuji publik terlebih dahulu. Menurut Nyoman, penulisan sejarah, terutama menyangkut peristiwa politik dan tokoh-tokoh penting bangsa, harus dilakukan secara jujur dan objektif.
“Jadi, dalam konteks Kementerian Kebudayaan ingin menulis ulang sejarah Indonesia, perlu diuji publik dahulu naskah akademiknnya,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (9/5).
Menurut Nyoman, keterlibatan publik menelaah naskah akademik merupakan kunci agar sejarah yang ditulis ulang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial.
“Terutama yang berkaitan dengan sejarah politik dan peran-peran tokoh penting harus dituliskan secara jujur dan obyektif dengan argumentasi yang kuat,” katanya.
Pemerintah saat ini tengah menggarap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang ditargetkan rampung pada HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Salah satu topik yang diangkat ialah rencana perubahan sejarah RI dijajah selama 350 tahun.
Pernyataan Fadli soal tak ada satupun wilayah Indonesia yang benar-benar dijajah 350 tahun ini senada dengan G. J. Resink dalam bukunya Bukan 350 Tahun Dijajah (Komunitas Bambu, 2012)
Lewat buku itu, Resink menyatakan bahwa masih banyak kerajaan di Indonesia yang belum pernah ditaklukkan Belanda hingga 1900-an. Resink mengatakan pada abad ke-17, kerajaan-kerajaan lokal dapat menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa lain tanpa diatur pemerintahan VOC.
Selain itu, sepanjang 1900-an juga masih banyak kerajaan lokal yang belum dijajah Belanda. Dalam buku itu, ia mencatat beberapa kerajaan seperti Aceh yang baru dikalahkan pada 1903 dan Bone pada 1905. Kemudian Kerajaan Klungkung di Bali yang berakhir pada 1908 buntut kekalahannya di Perang Puputan Klungkung.
(thr/mnf/dal)