Sosok Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendikti Baru Kabinet Prabowo

Jakarta, Indonesia —

Satryo Soemantri Brodjonegoro resmi ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sebuah kementerian baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Nama Satryo disampaikan Prabowo dalam pengumuman menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

Ia akan didampingi Stella Christie yang akan duduk sebagai posisi wakil menteri di kementerian terkait.

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Satryo sudah sedikitnya tiga kali dipanggil oleh Prabowo.

Presiden ingin mendengar darinya tentang persoalan dunia sains, pendidikan tinggi dan hambatan riset di Indonesia. Satryo menceritakan hal ini kepada Indonesia dalam sebuah wawancara Juli lalu, membahas berbagai pertanyaan seputar situasi sains dan riset Indonesia terkini.

Sebagai mantan Dekan Fakultas Teknik ITB, Guru Besar Teknik Mesin, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan bahkan kemudian Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, jam terbang Satryo mengurus isu-isu tersebut sangat panjang.

Kepada Prabowo, Satryo mengatakan pemilihan sosok pejabat tinggi yang akan ditugasi mengurus riset dan pendidikan tinggi penting dan krusial untuk memperbaiki iklim penelitian saat ini.

“Enggak banyak sih orang yang capable. Ada, tapi kan harus juga punya keberanian untuk membuat terobosan,” kata Satryo.

“Memang orang itu juga harus dapat respect komunitas penelitian di Indonesia. Itu penting juga – jangan sampai nanti, lho siapa nih? Kita nggak kenal. Respected by the researcher, ilmuwan, maupun academics. Sehingga apa yang akan dilaksanakan akan didengarkan oleh komunitas penelitian. Kemudian dia juga dipercaya oleh Presiden sehingga apa yang diharapkan Presiden, beliau bisa memenuhi,” jelasnya.

Satryo, saat ini 68 tahun, berasal dari keluarga pendidik dengan jabatan-jabatan puncak bidang pendidikan.

Ayahnya, Soemantri Brodjonegoro, adalah salah satu penerima beasiswa teknik pertama di luar negeri setelah Indonesia merdeka.

Ketiga putra Soemantri juga menjadi pendidik. Selain Satryo, ada juga Irsan Soemantri yang kini mengajar di ITB dan Bambang Brodjonegoro yang sempat menjabat sebagai Dekan FE UI, Menteri Keuangan, Menteri Ristek dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Satryo lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956. Namanya tak asing di dunia riset dan kependidikan.

Ia meraih gelar Ph.D di bidang teknik mesin dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1985. Kemudian, tujuh tahun berselang, ia terpilih sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB.

Satryo memulai reformasi di pendidikan tinggi untuk peningkatan mutu agar mahasiswa mampu berdaya saing. Proses tersebut kemudian diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu.

Diskresi presiden untuk riset

Dalam diskusinya dengan Presiden Prabowo setelah dinyatakan terpilih dalam Pilpres, Satryo mengatakan pentingnya memupuk kemampuan riset dasar (basic research) guna mendorong kemampuan jenis riset lain agar lebih cepat maju.

Selama ini persoalan anggaran kerap jadi sandungan karena riset dianggap sebagai beban APBN. Mulai dari DPR hingga Menteri Keuangan dinilai kerap mengabaikan kebutuhan riset karena dianggap tak memberi kontribusi nyata pada pertumbuhan.

“Pertama, untuk bisa meyakinkan parlemen, birokrasi bahwa riset itu penting, kemudian harus di-backup dengan ekosistem yang memadai. Jadi memang yang perlu ada orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo [juga] mau buat diskresi. Untuk menyiapkan misalnya entah baik uangnya maupun regulasinya juga,” kata Satryo.

Meski dalam berbagai pemerintahan sebelumnya riset sudah dikelola kementerian atau lembaga spesifik, menurut Satryo hasilnya masih jauh dari harapan.

Dalam kasus upaya membangun riset dasar yang hasilnya diperkirakan baru bisa diperoleh setelah lebih dari satu dekade dan bukan merupakan bentuk inovasi terapan, upaya penyedian anggarannya sangat alot.

“Kan Menteri Keuangan misalnya, kalau buat dia kan sebisa mungkin uang itu nggak keluar, kan? Jadi keep uang itu, very tight. Jadi kalau kita anggaran agak besar, dia selalu ngomel tuh. Mahal amat nih katanya. Nah, jadi memang perlu diskresi presiden.

“Mengenai riset dasar ini, perintah pada Menteri Keuangan, sediakan dana untuk riset dasar, sekian. Nggak cuma jumlah uangnya, tapi juga mekanismenya,” tegas Satryo.

(tim/dmi)

[Gambas:Video ]