Sukseskan MBG, Bupati Bandung Minta BGN Percepat Realisasi Lokus SPPG

Jakarta, Indonesia —

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyuarakan kegelisahannya atas lambannya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menetapkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bandung. Padahal, langkah ini sangat krusial untuk mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aspirasi itu disampaikannya secara langsung saat menghadiri acara Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung, sekaligus sosialisasi Program MBG yang digelar di Gedung Mochammad Toha, Soreang, Kamis (24/4).

“Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa,” ungkap Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia menegaskan masyarakat Kabupaten Bandung sangat antusias menyambut program MBG ini. Bahkan dukungan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pondok pesantren dan lembaga keagamaan.

“Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?” tanya dia.

Kang DS menjelaskan, Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung pembiayaan melalui dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, Bahkan Bank Bjb juga siap membantu menyukseskan program ini.

“Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton,” tutur Kang DS.

Kang DS mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar wacana, melainkan janji politik presiden yang harus terealisasi mulai 2025 hingga 2030. Bahkan targetnya akhir Desember 2025 ini program MBG sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai tulang punggung program MBG. Koperasi ini merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

“Pak bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian koperasi di 280 desa dan kelurahan,” ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, pembentukan KMP di 280 desa/kelurahan sudah bisa terlaksana sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025.

“Secara bertahap sesuai arahan pak bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG,” pungkas Dindin.

(ory/ory)