Tak Ada Intervensi Pemerintah ke NU saat Ma’ruf Jadi Wapres
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memastikan tidak pernah ada intervensi pemerintah ke organisasinya. Intervensi juga tidak terjadi meski mantan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin terpilih sebagai wakil presiden RI.
Yahya mengatakan PBNU tetap melancarkan kritik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Namun, PBNU tetap membuka peluang mendukung kebijakan pemerintah yang memiliki maslahat bagi masyarakat.
“Ketika Kiai Ma’ruf Amin yang mantan Rais Aam PBNU menjadi wakil presiden, kita ini tidak ada sama sekali intervensi pemerintah ke dalam NU, semua berjalan dengan alami,” kata Yahya dalam program Newsroom Indonesia TV, Rabu (29/12).
Yahya menjelaskan PBNU membuka kerja sama dengan pemerintah. Langkah itu ditempuh karena PBNU membutuhkan bantuan pemerintah di sejumlah hal.
Meski demikian, ia ingin kerja sama antara PBNU dengan pemerintah dilakukan dengan bermartabat. Yahya tak mau PBNU justru terjebak dalam politik praktis karena kerja sama itu.
“Jangan sampai NU jadi alat politik dari pihak mana pun,” ujarnya.
Sebelumnya, Yahya menyatakan tidak mau ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU di 2024. Ia tak ingin PBNU terjebak menjadi peserta dalam kontestasi politik.
Dia pun ogah PBNU dijadikan alat politik oleh kelompok mana pun. Yahya menyebut PBNU punya relasi dekat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tapi hal itu tidak boleh merugikan.
“Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali karena dulu PKB dulu sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal, tapi sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” ujar Yahya.
(dhf/pmg)
