Tak Efektif, Rugikan Pengguna Jalan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik program sumur resapan yang digunakan Pemprov DKI sebagai salah satu upaya menangani banjir di Jakarta.
Pras, sapaannya mengatakan program itu tidak efektif dan merugikan pengguna jalan karena membuat jalanan menjadi bergelombang dan berbeda tinggi.
“Menurut saya sumur resapan yang didesain untuk memasukkan hujan ke dalam tanah, mempercepat surutnya genangan saat hujan besar dan sebagai upaya cadangan air tanah tetap terjaga saat musim kemarau ini tidak efektif sama sekali diterapkan di ibu kota dan jelas sangat merugikan banyak pengguna jalan,” kata Pras dalam keterangannya, Selasa (30/11).
“Bahkan beberapa waktu lalu kita semua mendengar kalau ada sumur resapan yang baru dibangun tapi langsung jebol,” imbuhnya.
Pras menceritakan sempat meninjau pengerjaan sumur resapan di salah satu wilayah di Jakarta Selatan. Pengerjaannya itu pun, kata dia, menghambat pengguna jalan.
“Saya melihat langsung pengerjaan sumur resapan yang dinilai efektif oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota yang merusak, mengambil sebagian ruang badan pada jalan dan menghambat pengguna lalu lintas,” ujarnya.
Ia mengatakan atas dasar itu, pada saat Rapat Banggar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2022 pekan lalu, telah menyinggung soal efektivitas sumur resapan itu.
“Saya menekankan kembali efektivitas terhadap sumur resapan tersebut dan berakhir dengan pengurangan dari semula Rp322 miliar berkurang menjadi Rp120 miliar,” katanya.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif sebelumnya mengatakan anggaran untuk program sumur resapan dikurangi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2022.
“Dikurangi, dari Rp322 (miliar) tinggal sisa Rp120 (miliar),” kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/11).
Syarif menampik pengurangan anggaran itu lantaran sumur resapan dinilai tidak efektif dalam menangani banjir.
Pengurangan, kata dia, lantaran anggaran defisit, sementara di sisi lain banyak program prioritas.
“Di rapat-rapat itu banyak ngomong begitu, tidak efektif, ya boleh aja orang berpendapat tapi tolong buktikan secara teknis,” ujarnya.
(yoa/pmg)
