Tangkal Serangan Siber, Prabowo Wajibkan Instansi Negara Punya CSIRT
Jakarta, Indonesia —
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkodigi) Nezar Patria mengungkap instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar setiap kementerian memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Hal ini lantaran kebocoran data masih sering terjadi.
Menurut Nezar dalam pembekalan terhadap pejabat Kabinet Merah Putih, Prabowo sempat menekankan pentingnya keamanan siber.
“Yan pertama tentang keamanan siber. Kita memastikan kementerian, lembaga, dan daerah itu menyiapkan apa yang kita sebut CSIRT,” kata Nezar di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Supaya mereka cukup awas dan menjadi lini pertama untuk mengatasi yang namanya cyber attack,” lanjut dia.
CSIRT adalah tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.
Menurut Nezar saat ini tidak semua kementerian lembaga tidak memiliki CSIRT. Oleh karena itu, menurut Nezar, Prabowo menginstruksikan agar setiap lembaga pemerintahan memiliki CSIRT, mengingat perannya yang krusial di era digital.
“Nah itulah yang mau kita benahi tata kelolanya gitu ya. Supaya kita lebih tahan terhadap serangan siber nanti. Paling enggak di tingkat persiapan infrastrukturnya kita udah beresin dulu,” ujar Nezar.
Kehadiran CSIRT di setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah ini sempat mendapat sorotan khusus ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya diretas beberapa waktu lalu.
Saat itu, PDNS 2 lumpuh akibat serangan ransomware atau teknik peretasan dengan membobol sistem dan mengunci data-data yang ada di dalamnya. Akibat serangan ini, sebagian besar data di pusat data yang dihuni 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci.
Oleh karena itu, menurut Nezar, semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memiliki CSIRT.
“Ya, mandatory kalau CISRT ini,” ujarnya.
Meurut Nezar kewajiban seluruh instansi negara memiliki CSIRT ini akan dibahas lebih lanjut pada rapat pimpinan perdana di Komdigi.
“Makanya kita koordinasi dulu dengan Bu Menteri [Meutya Hafid], dengan Wamen dan jajaran Kominfo,” ujar Nezar.
Nezar sebelumnya dilantik Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Ia akan berbagi tugas dengan Angga Raka Prabowo yang juga memiliki jabatan sama.
Keduanya merupakan Wakil Menteri Kominfo pada era Presiden Jokowi. Namun, kali ini mereka akan mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
(lom/dmi)
