Trump ‘Gerah’ Harvard Kebanjiran Mahasiswa Asing, Singgung Dana Negara

Jakarta, Indonesia —

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah membela kebijakan pemerintahannya yang memblokir mahasiswa asing di Universitas Harvard. Meski kebijakan ini sempat ditangguhkan oleh pengadilan, Trump tetap bersikeras bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan.

“Kenapa Harvard tidak bilang bahwa hampir 31 persen mahasiswa mereka berasal dari NEGARA ASING, dan negara-negara itu, beberapa bahkan tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, tidak membayar APA PUN untuk pendidikan mahasiswa mereka, dan juga tidak pernah berniat melakukannya,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada Minggu (25/5) waktu setempat melansir AFP.

Trump juga mempertanyakan transparansi pihak Harvard terkait data mahasiswa asing yang mereka tampung.

“Kami ingin tahu siapa saja mahasiswa asing itu, permintaan yang masuk akal mengingat kami memberi Harvard MILIARAN DOLAR, tapi Harvard tidak terlalu terbuka,” tambahnya.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena bisa mengancam masa depan ribuan pelajar internasional sekaligus pemasukan besar bagi kampus bergengsi itu.

Langkah ini diambil setelah Noem mengancam akan memblokir mahasiswa internasional jika pihak Harvard tidak menyerahkan data visa dan aktivitas ilegal atau kekerasan yang dilakukan pemegang visa tersebut. Namun, kebijakan ini langsung ditangguhkan oleh seorang hakim setelah Harvard menggugat pemerintah atas tindakan yang dianggap “sewenang-wenang, tidak sah, dan bertentangan dengan konstitusi.”

Gedung Putih saat ini memang sedang memperketat aturan terhadap universitas-universitas AS. Pemerintah berdalih, pengetatan ini adalah respons terhadap meningkatnya tindakan anti-Semit dan perlunya mengevaluasi kembali program keberagaman yang selama ini dianggap sebagai bentuk penebusan atas penindasan terhadap kelompok minoritas.

Tak hanya itu, pemerintah juga mencabut visa dan mendeportasi mahasiswa asing yang ikut dalam aksi protes menentang perang di Gaza, dengan tuduhan bahwa mereka mendukung kelompok militan Palestina, Hamas.

Khusus untuk Harvard, pemerintah bahkan mengancam akan meninjau pendanaan senilai 9 miliar dolar AS, dan sudah lebih dulu membekukan dana hibah sebesar 2,2 miliar dolar AS serta kontrak resmi senilai 60 juta dolar AS. Seorang peneliti dari Harvard Medical School juga menjadi target deportasi.

(tis/isn)

[Gambas:Video ]