Trump Tawarkan Bantuan Selesaikan Konflik Kashmir India-Pakistan

Jakarta, Indonesia —

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan bantuan kepada India dan Pakistan untuk mencari solusi damai atas konflik wilayah Kashmir yang telah berlangsung lama.

Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah pemerintahannya membantu tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

“Saya akan bekerja sama dengan kalian berdua untuk melihat apakah, setelah ‘seribu tahun’, bisa ditemukan solusi untuk masalah Kashmir,” tulis Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Minggu (11/5), melansir Aljazeera.

Trump mengulang pernyataan yang keliru secara sejarah, bahwa India dan Pakistan telah berkonflik selama seribu tahun.

Padahal, sengketa wilayah Kashmir bermula sejak pembagian India oleh Inggris pada 1947, yang memisahkan India dan Pakistan sebagai dua negara merdeka. Sejak itu, keduanya telah tiga kali berperang memperebutkan wilayah tersebut.

Kawasan Kashmir yang dikuasai India selama ini menjadi pusat pemberontakan bersenjata, dengan kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan.

Pemerintah India telah mengirim lebih dari 700 ribu tentara ke wilayah tersebut untuk menghentikan pemberontakan.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi hingga kini menolak campur tangan internasional dalam konflik Kashmir. Bahkan, pada 2019, pemerintah India mencabut status semi-otonom Kashmir yang selama ini diakui, langkah yang semakin membuat warga Kashmir merasa terasingkan.

Menyambut pernyataan Trump itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengungkapkan apresiasi atas kesediaan AS untuk membantu menyelesaikan konflik Kashmir.

Dalam pernyataannya, Pakistan menegaskan solusi yang adil dan permanen atas wilayah Jammu dan Kashmir harus mengacu pada resolusi Dewan Keamanan PBB, dan menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Kashmir.

Sementara itu, pemerintah India belum memberikan tanggapan resmi. Namun, media India mengutip sumber pemerintah yang menyatakan belum ada keputusan apakah India akan membuka pembicaraan lebih lanjut, selain soal gencatan senjata.

Gencatan senjata terbaru disepakati pada Sabtu (10/5). Trump mengklaim AS berperan penting dalam tercapainya kesepakatan itu.

“Saya bangga bahwa AS dapat membantu kalian membuat keputusan yang bersejarah dan heroik ini,” tulisnya.

Ia juga menambahkan meski tidak dibahas dalam pertemuan, AS berencana meningkatkan perdagangan secara signifikan dengan kedua negara.

Pertempuran terakhir antara India dan Pakistan dipicu oleh serangan bersenjata di Pahalgam, Kashmir yang dikuasai India, yang menewaskan 26 warga sipil di lokasi wisata.

Pemerintah India menyalahkan kelompok “teroris” yang menurutnya didukung oleh Pakistan.

Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyebut India telah mendukung aksi “terorisme” di wilayah Pakistan selama bertahun-tahun. Pihak Islamabad menyebut serangan di Pahalgam sebagai operasi palsu atau false-flag yang dirancang untuk memicu perang.

Serangan balasan dengan peluncuran rudal, drone, dan artileri menandai bentrokan paling serius antara kedua negara sejak keduanya memiliki senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan selain gencatan senjata, kedua negara sepakat akan menggelar dialog lanjutan di tempat netral, untuk membahas berbagai isu penting, termasuk distribusi air dan Kashmir.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menegaskan negaranya mendukung jalan damai untuk menyelesaikan semua persoalan. Namun India tetap konsisten menolak bernegosiasi soal Kashmir dan justru berusaha memperkuat kontrol atas wilayah tersebut.

Mohmad Waseem Malla, peneliti di International Centre for Peace Studies di New Delhi, menilai pernyataan Trump mengejutkan dan kemungkinan akan menimbulkan kegelisahan di India.

Ia menekankan pemerintah India saat ini sangat menolak campur tangan pihak ketiga, termasuk dalam bentuk imbauan damai sekalipun.

“Pemerintah India sangat menekankan kedaulatan wilayah dan menentukan arah kebijakan luar negerinya sendiri,” ujarnya.

Di tengah ketegangan, India juga mengusir diplomat dan penasihat militer Pakistan, menutup perbatasan darat utama, menghentikan perdagangan, serta melakukan perburuan pelaku serangan Pahalgam.

Pakistan membalas dengan mengusir warga dan pejabat India, menutup wilayah udaranya untuk penerbangan India, serta mengancam keluar dari Perjanjian Simla, yang menjadi dasar hukum Garis Kontrol atau Line of Control di Kashmir.

(del/isn)

[Gambas:Video ]