Twitter Blokir Ribuan Akun Warga Uighur Palsu Propaganda China
Twitter memblokir ribuan akun terkait pemerintah China yang berusaha melawan bukti dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Ribuan akun itu dikabarkan menggunakan foto dan gambar profil warga Uighur palsu. Mereka menyebarkan propaganda dan kesaksian palsu tentang kehidupan etnis Uighur yang bahagia dan jauh dari persekusi seakan mengonfirmasi bahwa tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap kaum mereka selama ini tidak tepat.
Menurut analis di lembaga think-tank Australian Strategic Policy Institute (ASPI), konten dari sekitar 2.160 akun yang diblokir itu sering mengunggah konten bernada “penyangkalan yang tidak masuk akal” soal dugaan pelanggaran HAM etnis Uighur di China.
Akun-akun yang terkait dengan operasi China ini terbagi dalam dua set, yang terbesar adalah jaringan dari 2.048 akun yang memperkuat narasi Partai Komunis Tiongkok terkait dengan Xinjiang.
Sementara itu, set kedua terdari 112 akun yang terhubung ke “Changyu Culture”, sebuah perusahaan swasta yang menurut ASPI akan dikontrak oleh otoritas regional Xinjiang untuk membuat video orang Uighur yang mendukung pemerintah China.
Dari ribuan akun itu terdapat lebih dari 30.000 tweet teridentifikasi. Puluhan ribu kicauan itu sering menanggapi tweet akun lainnya yang menyebut bukti pelanggaran sebagai “kebohongan” dengan tagar #StopXinjiangRumours atau berbagi video yang mereka klaim sebagai “kebenaran di Xinjiang”.
Akun-akun itu juga kerap menargetkan politikus asing sambil mengaku sebagai orang Uyghur dengan berbagai kesaksian palsu mereka soal Uighur.
Ketika data dianalisis, ASPI menemukan bahwa ribuan akun ini berbagi tema dan konten akun yang sama. Sebagian kerap menunggah konten pornografi dan sebagian lainnya seperti akun seorang fan drama Korea Selatan dengan sedikit pengikut dan aktivitas daring.
Sebagian besar akun itu pun tampak seperti akun spam.
“Itu kemungkinan besar karena mereka telah mengambil alih akun yang ada dan menggunakannya kembali,” kata analis senior ASPI Fergus Ryan seperti dikutip The Guardian.
“Mereka mengambil alih dan memompa konten ini yang umumnya cukup reaktif … Ini sangat tidak tepat, dan benar-benar tidak dilakukan dengan baik. Salah satu hal yang sangat aneh tentang satu kumpulan data adalah bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui mereka menyertakan ratusan tweet dengan pegangan ini untuk akun @fuck_next.”
Tweet itu juga berulang kali salah menandai akun mantan menteri luar negeri AS Mike Pompeo, dan banyak video yang ditautkan ke saluran YouTube Budaya Changyu yang sekarang ditangguhkan, yang dikenal sebagai pakaian pemasaran yang didukung oleh otoritas provinsi Xinjiang.
Hasilnya adalah semburan propaganda yang sangat tidak masuk akal, jelas bagi sebagian besar mata tetapi masih memprihatinkan, kata ASPI.
ASPI menemukan 97% dari akun yang diidentifikasi memiliki kurang dari lima pengikut, dan 73% akun memiliki nol followers. Sementara 98% tweet tidak memiliki suka atau retweet, sisanya sering didorong oleh diplomat dan pejabat China, menyebarkan konten, dan memberinya legitimasi.
“Targetnya sebenarnya bukan orang-orang yang skeptis terhadap pemerintah China, tetapi memberikan konten kepada orang-orang yang mempercayai media pemerintah China dan skeptis terhadap media arus utama barat,” kata peneliti ASPI Albert Zhang.
“Ini adalah propaganda yang menarik bagi pangkalan.”
Laporan ASPI mengatakan kampanye propaganda mencerminkan kemungkinan arah operasi informasi masa depan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Namun, Zhang dan Ryan juga mengatakan itu juga menunjukkan mungkin ada kurangnya pemahaman oleh propaganda China dan pemasok media tentang apa yang dapat dipercaya atau sah – seperti yang dipamerkan bulan lalu dengan upaya untuk membantah kekhawatiran tentang bintang tenis Peng Shuai.
“Di luar China, orang asing menganggap sistem pengawasan mereka sangat canggih … tetapi dalam kenyataannya seringkali infrastruktur ini dicurangi dan tidak super efektif,” kata Ryan.
“Itu bisa berlaku untuk kampanye informasi juga.”
(rds)
