Utusan PBB Sebut Krisis di Afghanistan Bisa Picu Ekstremisme
Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan krisis keuangan yang terjadi di Afghanistan dapat memicu risiko ekstremisme.
“Realitas situasi saat ini mengancam meningkatnya risiko ekstremisme,” kata Utusan PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip AFP, Rabu (17/11).
Ia mengatakan kondisi ekonomi negara yang amburadul, obat-obatan terlarang, aliran senjata dan perdagangan manusia kemungkinan akan melonjak.
Kelumpuhan sektor perbankan yang tengah berlangsung, lanjut Lyons, akan lebih menekan sistem keuangan ke pertukaran uang informal yang tak diatur.
“Yang bisa membantu memfasilitasi terorisme, perdagangan dan penyelundupan narkoba lebih lanjut,” ucapnya.
Pernyataan Lyons muncul usai Taliban mendesak agar Amerika Serikat mencairkan aset yang telah dibekukan.
Menteri Luar Negeri Afghanistan versi Taliban, Amir Khan Muttaqi, mengatakan tantangan besar yang dihadapi Kabul adalah masalah keuangan.
“Akar dari kekhawatiran ini merujuk kembali pada pembekuan aset rakyat kami oleh pemerintah Amerika,” ujar Muttaqi.
AS telah membekukan hampir US$9,5 miliar atau setara Rp135 triliun aset milik bank sentral Afghanistan.
Usai Taliban mengambil alih negara itu, banyak negara yang pikir-pikir membantu Afghanistan lantaran kelompok itu dianggap tak menepati janji. Salah satunya menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Masalah ekonomi kian mencekik Taliban dan rakyat Afghanistan hari ini. Para pegawai negeri tidak dibayar selama berbulan-bulan, kas negara juga tak cukup mampu membiayai barang impor.
Penduduk di negara itu juga terancam kelaparan dan terjerumus dalam jurang kemiskinan menyusul Taliban yang kehabisan uang, sementara bantuan asing sukar didapatkan. Di samping itu, mereka juga menolak menggunakan mata uang asing.
Selain soal finansial, Lyons menyesalkan Taliban tak mampu membendung penyebaran ISIS di Afghanistan. Oleh karenanya, serangkaian ledakan terjadi setelah tiga bulan mereka memegang kendali negara.
Taliban pun dianggap tak bisa memenuhi janjinya membawa Afghanistan menuju keamanan.
(isa/bac)
