Warga Ambon Blokade Jalan Bandara, Buntut Sengketa Lahan Lanud
Warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku memblokade jalan hingga mengakibatkan akses menuju Bandara Pattimura Ambon lumpuh, Rabu (24/11).
Warga membawa balok kayu, meja, ban bekas dan bambu untuk memblokade jalan. Aksi ini buntut sengketa lahan antara warga dan pihak Lanud Pattimura.
Massa yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu dan pria dewasa itu juga menduduki badan jalan sebagai bentuk protes terhadap pencopotan papan sengketa lahan yang dipasang warga di atas tanah yang diklaim milik Lanud.
Pantauan Indonesia.com, aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan negosiasi. Warga diminta membuka blokade jalan, namun ditolak.
Akibat aksi ini, kendaraan roda empat dan dua yang menuju arah Bandara terjebak macet hingga satu kilometer.
Para calon penumpang pesawat yang hendak menuju Bandara Pattimura terpaksa turun dan mencari jalan alternatif agar bisa sampai bandara.
Sebagian sepeda motor dan mobil memutar balik dan mencari jalan alternatif, namun sepeda motor dan mobil yang terlanjur dalam antrean memilih bertahan.
Aksi blokade jalan itu, buntut kekecewaan warga terhadap pencopotan papan sengketa lahan yang direkomendasikan DPRD Kota Ambon.
Salah satu massa aksi blokade jalan, Ani mengatakan prajurit TNI AU mendatangi warga Kampung Pisang, Desa Tawiri, Teluk Ambon sambil menenteng senjata api.
“Tapi kenapa mereka turun ke Kampung Pisang dan sekitar Bandara pakai senjata lengkap. Itu AURI-AURI,” ujarnya dilokasi blokade jalan.
“Kenapa musti papan sengketa dicabut, baru memakai senjata lengkap untuk menakut-nakuti warga,” imbuh dia.
Komandan Lanud Pattimura Kolonel PNB Andreas Dhewo membantah anak buahnya melakukan intimidasi menggunakan senjata api terhadap warga di sekitar Lanud.
“Jadi pagi tadi prajurit sedang latihan Lanmars atau latihan jalan kaki di seputar lahan bersengketa, mereka menemukan ada papan yang dipasang warga di atas lahan kami, anak buah lalu cabut,” ujarnya, Rabu (24/11).
Ia bilang, latihan Lanmars dengan mengenakan seragam dan senjata sudah sesuai SOP . Lebih lanjut kata dia prajurit melakukan latihan tersebut untuk melihat situasi di lingkungan sekitar Lanud.
“Jadi kami mencabut plang itu karena mereka memasang tanpa izin, atas dasar itu, mereka memboikot jalan,” ucapnya.
Andreas menjelaskan TNI-AU mempunyai lahan seluas 209 hektare berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2020. Andreas menambahkan warga yang bersengketa lahan dengan TNI-AU berjumlah 42 Kepala Keluarga (KK)
“Jadi hanya 42 KK, 22 KK di Kampung Pisang dan 22 KK di Wailawa,” tuturnya.
“42 KK itu, kita lakukan pendataan karena mereka tinggal di atas lahan kami, untuk mengantisipasi sewaktu-waktu Bandara akan diperluas,” tambah dia.
“Jadi sekali lagi kita tak bermasalah dengan 252 Kepala Keluarga yang diklaim warga terancam, namun data kami hanya 42 saja,”ungkapnya.
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota Syarif Hadler yang tiba di lokasi meminta warga membuka blokade jalan. Wali Kota berjanji masalah sengketa lahan segera diselesaikan dan meminta sepuluh orang perwakilan warga bertemu dengannya di Kantor Wali Kota pukul 15.00 WIT.
“Saya akan membicarakan dari hati ke hati, baru ke DPR dan Lanud, supaya ini secepatnya diselesaikan,” kata Richard di tengah kerumunan.
Warga yang bersedia bertemu, lantas membuka blokade jalan. Mereka memindahkan ban bekas, meja, bambu dan balok kayu dari jalan sehingga akses jalan menuju bandara kembali berangsur normal.
(sai/pmg)
