Yahya Staquf Pimpin PBNU, Kemesraan dengan Jokowi Tak Terganggu

Jakarta, Indonesia —

Muktamar NU ke-34 di Lampung telah menunjuk Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Yahya akan menggantikan Said Aqil Siradj yang telah memimpin NU selama dua periode sejak 2010 lewat Muktamar ke-32 di Makassar.

Yahya akan resmi menggantikan Said setelah unggul dalam proses pemilihan melalui voting oleh pengurus NU di tingkat cabang dan wilayah.

Dalam proses pemilihan yang digelar sejak Jumat (24/12) dini hari itu, eks Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut unggul dengan memperoleh 337 suara. Unggul 127 suara dari petahana yang mendapat 210 suara.

Yahya meraup lebih dari 61 persen suara dari total 550 pemilih yang merupakan peserta Muktamar dari pengurus NU tingkat cabang dan wilayah.

Yahya bahkan unggul dalam dua putaran pemilihan. Dalam proses penjaringan bakal calon ketua umum, sebelumnya, kakak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu unggul dari empat pesaingnya dengan mengantongi 337 suara.

Sedangkan, Said Aqil Siraj ada di tempat kedua dengan 203 Suara. Lalu nama As’ad Said Ali dengan 17 suara, Marzuki Mustamar dengan 2 suara dan Ramadhan dengan 1 suara.

Arah Politik 2024

Muktamar NU ke-34 sekaligus akan mengantarkan NU di bawah kepemimpinan Yahya Staquf ke usia 100 tahun pada 2026, sejak didirikan pada 31 Januari 1926 silam. Lalu, bagaimana nasib organisasi Islam terbesar di Indonesia itu di tangan Staquf 5 tahun ke depan?

Guru Besar bidang Sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Endang Turmudzi meyakini, Yahya tak akan membawa perubahan signifikan pada NU, terutama dalam arah politik maupun keagamaan.

Menurut dia, Yahya akan melanjutkan sebagian besar peninggalan Said Aqil selama dua periode kepemimpinan.

Endang terutama menyoroti keterlibatan NU dalam politik praktis selama satu dasawarsa terakhir di bawah Said Aqil. Menurut dia, kondisi itu tak akan berubah banyak di bawah Yahya hingga 2024, terlebih dia juga pernah dekat dengan Istana selama menjadi Wantimpres.

“Ini langkah yang dilakukan Pak Said kemarin seperti terlibat dalam politik praktis. Saya kira yang begini, saya menduga, ini akan dilanjutkan Gus Yahya. Lebih-lebih dia terlibat di pemerintahan sebagai Wantimpres,” kata Endang kepada Indonesia.com, Jumat (24/12).

Ke depan, dia memperkirakan NU tak akan banyak berkonfrontasi langsung dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. NU kata dia akan tetap mesra dan dekat dengan penguasa, mengingat organisasi itu memiliki wakil di pemerintah, yang diduduki Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden.

Meski begitu, Endang juga meyakini bahwa NU akan tetap menjadi organisasi yang korektif.

“NU itu tidak akan memberontak kepada pemerintah yang sah. Tetapi bukan berarti NU akan mendukung sepenuhnya kalau pemerintah salah. Tetapi NU melakukan koreksi,” katanya.