Yogya Satu Pintu, Sleman Minta Perantau Tahan Diri
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel sesuai hasil asesmen Pemerintah Pusat saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan dengan dibatalkannya rencana kebijakan penerapan PPKM level 3 di seluruh provinsi saat akhir tahun nanti, pihaknya tetap akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai hasil evaluasi situasi pandemi.
“Kalau kemudian sekarang PPKM disesuaikan dengan hasil asesmen, maka tentu kami DIY menunggu hasil asesmen nanti kita akan berada pada level berapa. Apakah level 3, 2 atau 1. Dengan demikian kita akan melaksanakan PPKM seusai dengan asesmen, bukan berdasarkan kebijakan yang dilakukan secara umum,” kata Aji dalam keterangannya, Selasa (7/12).
Meski rencana penerapan PPKM level 3 batal, Aji meminta seluruh pelaku industri pariwisata termasuk perhotelan dan biro travel tetap memperketat penerapan protokol kesehatan jelang libur akhir tahun.
“Kalau ada destinasi wisata yang melanggar protokol kesehatan, maka harus segera dilakukan perbaikan dan kalau pelanggaran itu sudah dilakukan lebih dari satu kali maka kita akan menutup sementara,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan di DIY, baik swasta maupun instansi pemerintahan saling mendukung penerapan protokol kesehatan demi menjaga kasus penyebaran Covid-19 di wilayahnya agar tetap landai.
“Mari kita bekerja sama saling mendukung supaya di DIY tercipta sebuah kondisi yang ekosistem dan prokesnya dijaga dan kami akan lakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawalan agar tidak terjadi lonjakan kasus positif Covid-19,” pungkasnya.
Buka Tutup Jalan Malioboro
Terpisah, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan wilayahnya nanti pada saat periode Nataru tetap akan memberlakukan pembatasan terlepas dari batalnya kebijakan PPKM level 3 di seluruh provinsi.
Upaya pembatasan itu adalah tetap menerapkan sistem satu pintu bagi angkutan wisata hingga pemeriksaan acak kepemilikan surat bebas Covid-19 maupun sertifikat vaksinasi untuk kendaraan pribadi.
“Kami tetap one gate system dijalankan dan jadi langkah awal kita dalam menyaring. Kemudian kita juga tetal melakukan monitoring secara acak,” kata Heroe.
Khusus untuk kawasan Malioboro yang jadi primadona wisatawan, ada kemungkinan bagi pihaknya mengaktifkan sistem buka tutup bagi kendaraan bermotor. Sejauh ini juga belum ada wacana menerapkan skema ganjil genap di destinasi wisata.
“Kita sekarang belum memutuskan apakah akan menerapkan buka tutup, tapi kemarin alternatifnya buka tutup, itu saja. Kalau kondisi sudah terlalu penuh kita tutup, kalau sudah agak lengang ya kita buka,” ucap dia.
Sementara itu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo memastikan tidak akan mengendurkan pengawasan terhadap protokol kesehatan saat periode Nataru nanti. Pasalnya, meski kasus positif telah melandai, potensi penyebaran Covid-19 masih terdeteksi.
Dengan alasan itu pula pihaknya meminta para perantau menahan diri untuk tidak mudik ke Sleman pada akhir tahun nanti demi menjaga landainya situasi penyebaran Covid-19 di Bumi Sembada.
“Saya juga minta agar warga perantau untuk tidak pulang dulu. Jika memang tidak darurat, kita tahan dulu mobilitasnya agar tidak ada kasus baru yang bisa merugikan kita semua,” tambah Kustini.
Kustini memastikan, kebijakan terkait pengawasan pada momen Nataru melalui Instruksi Mendagri sebelumnya telah dikoordinasikan dengan unsur-unsur terkait.
“Prinsipnya kita harus selalu siaga, itu yang selalu saya sampaikan di mana pun dan pada siapapun. Apakah itu PPKM level 3 atau ada istilah yang lain, kita tetap perketat pengawasan di Sleman itu sendiri,” terangnya.
“Destinasi wisata tetap buka dengan pembatasan 50 persen kapasitas, penerapan ganjil genap transportasi, termasuk pelarangan petasan dan kembang api selama pergantian tahun,” kata Kustini.
(kum/pmg)
